Pelaku Anarkis Bisa Terjerat Hukum Perdata

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Demonstrasi mantan karyawan PT Freeport yang berujung anarkis beberapa waktu lalu meninggalkan sejumlah permasalahan. Sejumlah mantan karyawan sudah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian karena terlibat dalam pembakaran dan pengerusakan fasilitas umum dan perusahaan. Para tersangka di jerat hukum pidana dan tidak menutup kemungkinan akan di jerat dengan hukum perdata.

Pakar hukum pidana Jamin Ginting, SH, MH menyatakan, aksi unjuk rasa dan mogok kerja karyawan PT Freeport pada intinya adalah hak karyawan. Namun, mogok kerja yang terlalu lama akan berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tidak hanya itu, apabila terjadi aksi mogok kerja atau unjuk rasa anarkis maka hal itu termasuk ke ranah hukum pidana.

“Pihak kepolisian berhak menindak tegas para pelaku unjuk rasa anarkis, karena hal itu sudah masuk dalam ranah hukum pidana,” katanya beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri Timika..

Terkait mogok kerja mantan karyawan PT Freeport yang berujung anarkis dan membakar sejumlah kendaraan milik karyawan aktif,  Ginting mengatakan hal itu dapat diarahkan ke hukum perdata.

“Barang barang yang dirusak oleh mantan karyawan yang merugikan warga bisa digugat perdata akibat kerugian. Hal ini harus dilihat siapa yang dirugikan dan siapa yang melakukan pengerusakan,” ujarnya. 

Untuk menempuh ke jalur hukum perdata, Ginting menegaskan pihak yang merasa dirugikan atau korban melaporkan kerugian yang dideritanya, sehingga pihak pengadilan nantinya yang memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami korban.

“Tentunya dalam hal ini harus dilihat siapa pelakunya dan siapa yang rugikan,” ujarnya.

Hingga saat ini, jajaran Kepolisian Polres Mimika sudah menetapkan 11 tersangka pelaku dan propokator demo anarkis di tiga titik berbeda di Kota Timika. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment