Pemda Mimika Diminta Mengatur Pendirian Tempat Ibadah

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Kapolres Mimika, AKBP Victor D Mackbon SH,SIK,MH,MSI mengatakan pertumbuhan pembangunan tempat Ibadah di Kabupaten Mimika kian hari kian bertambah serta tidak beraturan. Karena itu dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui instansi terkait untuk dapat mengaturnya. Karena pemerintah memiliki kewenangan mengatur bukan diatur.

“Sekarang itu banyak sekali tempat ibadah di Timika ini dibangun tidak beraturan. Tanpa izin dan syarat lainnya. Sudah begitu, pemerintah kaget dan mempersoalkan ketika bangunan tempat ibadah itu sudah mau selesai dikerjakan. Bagaimana tidak muncul konflik kalau begitu?,” kata Victor ketika membawa materi dalam sosialisasi kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama di Bobaigo, Keuskupan, Jalan Cenderawasih, Jalur SP 2, Selasa (26/9).

Dalam persolan tersebut, banyak menimbulkan konflik sosial. Pemerintah pun terkesan tidak peduli dan menaruh harapan kepada aparat kepolisian dan TNI dalam menyelesaikan konflik. Menurut dia, yang paling berbahaya jika konflik tersebut berujung pada konflik agama.

Dia mengungkapkan, berdasarkan fakta jika suatu proses pembangunan terhambat maka akan berubah menjadi pemalangan dan konflik sehingga berujung pada Kamtibmas. Seharusnya berbagai konflik senada di daerah lain bisa menjadi pembelajaran untuk menghindari hal serupa di Timika.

“Kita berharap konflik di daerah lain bisa dijadikan pengalaman dan pelajaran supaya kita di Timika tidak seperti itu,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut dia juga mengharapkan peran kepala Kampung, RT dan RW. Ketika dalam satu wilayah diketahui adanya warga yang mulai membangun harus ditanyakan. Pengadaan tanah untuk apa dan pembangunan untuk apa? Menurut dia, jika diketahui bangunan untuk tempat ibadah, maka harus dicek terkait surat izin dan kelengkapan lainnya. Sehingga tidak terkejut di kemudian hari setelah tempat ibadah telah berdiri kokoh.

Pernyataan Kapolres juga didukung oleh tokoh agama Katolik perwakilan Gereja Katedral Tiga Raja, Paulus Weti. Paulus menilai pemerintah tidak mengkaji secara terperinci terkait pemberian izin pembangunan tempat ibadah.

“Sejumlah kasus yang yang terjadi itu karena pemerintah mengeluarkan izin tanpa melihat situasi di lapangan. Pada akhirnya akan menimbulkan konflik,” ujar Paulus.

Faktanya, menurut Paulus, Forum Kerukunan Umat Baragama (FKUB) dan Kementerian Agama Mimika terkadang tidak mengetahui adanya pembangunan sebuah tempat ibadah. Sedangkan berdasarkan tupoksinya, dua instansi tersebut seharusnya terlebih dahulu mensurvei dan kemudian memberi rekomendasi  kepada pemerintah.

Selain tidak peduli, menurut dia, ada juga ketidakmampuan pemerintah dalam berlaku arif dan adil mengayomi kelompok mayoritas dan minoritas. Di mana, jika suatu kelompok tertentu hendak mendirikan rumah ibadah dan telah menempuh seluruh persyaratan, namun ketika pembangunan sedang berlangsung muncul kelompok lain mengklaim wilayah tersebut adalah kelompok mayoritas.


“Peran pemerintah ini terkesan tidak mampu dalam memberikan perlindungan suatu kelompok yang minoritas,” ujarnya. (Acik
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment