Pemerintah Dorong Freeport Bangun Smelter di Papua

Bagikan Bagikan


SAPA (JAKARTA) - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa menyatakan, pemerintah sebaiknya mendorong pembangunan smelter di Papua setelah pemerintah menguasai mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Posisi pemerintah sangat kuat dan getol bangun KTI, sebaiknya smelter di Papua," kata Andi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (3/9).

Menurut dia, Kadin menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan saham PTFI sangat kuat sehingga perlu mendorong pembangunan smelter di Papua.

Andi mengakui UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tidak menyebutkan lokasi smelter harus berada di lokasi tambang.  Namun ia berpendapat pembangunan smelter di Papua dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan Indonesia timur.

Andi mengatakan, dengan menguasai sebagian besar saham Freeport, maka pemerintah dapat mengontrol kebijakan strategis perusahaan, termasuk pembangunan smelter.
“Apalagi, perhatian Presiden Joko Widodo sangat besar terhadap Papua dan Indonesia timur sehingga pihakny meminta agar kementerian terkait mendorong smelter Freeport dibangun di Papua guna menstimulus industrilisasi di kawasan tersebut,” ujarnya,.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha.mengatakan, Pemerintah perlu diapresiasi karena dinilai berhasil "melunakkan" PTFI sehingga kepemilikan saham Pemerintah RI kini menjadi sebesar 51 persen.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi atas divestasi 51 persen saham Freeport. Pajak pemerintah juga tidak terkurangi, dan pemerintah bisa menggunakan haknya dari KK (Kontrak Karya)  ke IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PT Freeport," kata Satya Widya Yudha.

Menurut politisi Golkar itu juga, Freeport siap berinvestasi 20 miliar dolar AS sebagai bisnis tambahan termasuk untuk membangun smelter.

Untuk itu, ujar dia, seluruh elemen bangsa khususnya masyarakat Papua juga diharapkan berjuang bersama agar kepemilikan saham Freeport sampai 100 persen.

Senada dengan Satya, Anggota Komisi VII DPR Kurtubi juga menyatakan, keberhasilan negosiasi yang dilakukan pemerintah perlu diapresiasi. Apresiasi tersebut, ujar politisi Nasdem itu, terutama dalam hal ketersediaan Freeport meninggalkan KK dan mau mengikuti IUPK.

Sementara itu, Anggota DPD RI dari Papua, Charles Simare Mare mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Presiden Jokowi atas 51 persen divestasi saham Freeport, dan berharap agar pemerintah pusat lebih melibatkan masyarakat Papua. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment