Pemerintah Fasilitasi Pertemuan Nelayan Lokal dan Pendatang

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang, SE. M.Si mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan menjadi fasilitator pertemuan para nelayan baik nelayan pribumi maupum non pribumi. Pertemuan itu  untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi.

"Kita akan pertemukan dua-duanya dan mendengar usul dan saran mereka guna menyelesaikan persoalan yang terjadi,"kata Bassang saat ditemui wartawan di RPH, Rabu (6/9) malam.

Bassang juga menyampaikan, pihak Pemkab Mimika telah melakukan inventarisasi terhadap nelayan non pribumi terkait usul dan sarannya terkait insiden Paomako. Pemkab Mimika  tinggal menunggu hasil inventarisasi dari nelayan pribumi. Setelah ada hasilnya kedua bela pihak akan dipertemukan untuk mencari solusi.

"Kita akan inventarisasi usul mereka. Kalau masyarakat nelayan non Papua sudah ada nanti dari usul dan saran tersebut akan dipertemukan untuk mencari solusi," ujarnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua III Lemasko Marianus Maknaipeku meminta kepada pihak Kepolisian segera menangkap aktor dibalik insiden yang terjadi di Paomako pada bulan lalu.

"Kami dari Lemasko meminta agar Polisi secepatnya menangkap provokator insiden yang terjadi di Pomako,"ujarnya.

Ia menegaskan sebelum melakukan pertemuan antara kedua bela pihak. Sebaiknya aktor dibalik insiden Paomako harus ditangkap terlebih dahulu. Sehingga dalam pertemuan nanti tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan.
"Provokator harus ditangkap dulu. Baru kita duduk selesaikan masalah ini," tegasnya.

Sementara, Kapolres Mimika, AKBP Victor D Mackbon, SH. SIK. MH. MSi mengatakan, Kepolisian dan Pemkab Mimika telah melakukan beberapa kali pertemuan terkait dengan insiden yang terjadi di Paomako guna mencari solusi atas persoalan yang terjadi agar secepatnya diselesaikan.
"Kita percepat agar para nelayan bisa kembali mencari ikan seperti biasanya," ujarnya.

Terkait peralatan nelayan non pribumi akan dikembalikan, setelah adanya pertemuan antara nelayan pribumi dan nelayan non pribumi. "Nanti akan dibicarakan terutama persoalan adat yang disampaikan  masyarakat di Paomako. Selain itu, katanya DKP juga telah berupaya untuk bertemu langsung dengan masyarakat untuk mencari solusi agar persoalan tersebut secepatnya diselesaikan," katanya.

Sementara terkait pengrusakan Kantor Polsek KP3 Laut pasca kejadian, Kapolres menyebutkan pelaku pengrusakan akan diproses secara hukum.

"Kita terus berupaya agar pelaku-pelaku segera diproses hukum. Ini kan fasilitas Negara. Siapapun dia apabila terbukti bersalah akan diproses secara hukum," katanya.

Terpisah, Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan, Pemerintah akan mencari solusi dari persoalan Paomako. Persoalan itu  baik untuk nelayan pribumi dan non pribumi merupakan warga negara Indonesia yang berhak hidup dan mencari kelangsungan hidup mereka.

"Untuk nelayan siapa saja baik orang asli maupun non Papua tetapi selama ia warga negara indonesia harus kita hormati dan punya hak untuk melaut," katanya saat ditemui wartawan di 66 jalan Cenderawasih, Kamis (7/9).

Dia mengingatkan setelah menyelesaikan persoalan nelayan. Boy Rafli Amar meminta  persoalan serupa tidak bisa terjadi lagi antara nelayan pribumi dan non pribumi. Pembauran dalam hidup bermasyarakat itu melengkapi atau  mengisi kekurangan yang dimiliki masyarakat pribumi.

"Kita minta segala permasalahan yang dihadapi antara masyarakat nelayan asli Papua dan non Papua ini tidak boleh lagi ada permasalahan termasuk ada beberapa kapal jaring yang masih diambil itu. Saya minta untuk diselesaikan," pintanya. (Ricky Lodar).


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment