Pemkab Kaji Dua Wilayah Pembangunan Smelter

Bagikan Bagikan


"Memang untuk di Poumako itu masyarakat sudah menolak. Tapi dari Kapiraya sudah serahkan 300 Hektar," ujarnya.

SAPA (TIMIKA) - Rencana pembangunan pabrik smelter di wilayah Kabupaten Mimika  masuk tahapan perencanaan yang dimulai dengan pengkajian lokasi atau lahan. Pengkajian itu menyusul  penelakan dari masyarakat pemilik lahan di wilayah Poumako. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bersama Konsultan dari PT. Satria Reasindo Prima beralih pengkajian di wilayah Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah.

"Beberapa waktu lalu masyarakat pemilik lahan di wilayah Poumako sudah ketemu Bupati dan menolak. Mereka tidak mau Smelter dibangun di atas lahan mereka. Iru makanya Bupati tentukan di Kapiraya. Tapi kajian juga akan tetap dilakukan di wilayah Poumako," kata Kepala Badan Pertanahan Pemda Mimika, Frits Hombore sebelum melaksanakan Seminar Pendahuluan Penyusunan feasibility study pengadaan tanah lokasi pembangunan Smelter bersama Tim Konsultan, Perwakilan Manajemen PT Freeport Indonesia serta beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di ruang pertemuan Kantor Badan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Pappeda), Kamis (7/9).

Frits mengakui, untuk masyarakat pemilik lahan di Kapiraya telah merelakan lahan seluas 300 hektar. Surat penyerahan dari masyarakat juga telah diserahkan ke Bupati Eltinus Omaleng, SE.MH.

"Memang untuk di Poumako itu masyarakat sudah menolak. Tapi dari Kapiraya sudah serahkan 300 hektar," ujarnya.

Menurutnya  pembangunan smelter akan terwujud,  jika pemilik lahan bisa melepas lahan mereka, Pemkab tinggal melakukan pembebasan. Setelah itu tahapan berikutnya mengurus dokumen Amdal, izin lokasi dan pengadaan tanah dan pembangunan kawasan smelter.

"Memang bukan haln yang mudah. Karena ini menyangkut hak milik. Kalau sendainya masalah lahan sudah selesai, termasuk apakah diatas lahan ada tanaman atau tidak. Pokoknya banyak sekali yang harus dilalui sebelun membangun," katanya.

Dari data yang dihimpun Salam Papua, Ketua Tim Penyusun study kelayakan tanah lokasi pembangunan Smelter, Firdaus ST.MM.IAP memaparkan, pembangunan smelter merupakan salah satu cara yang akan memberikan stimulan terhadap peningkatan iklim investasi dan perkembangan dunia usaha yang akan bermuara pada perkembangan ekonomi daerah. Dan  pengembangan lokasi pembangunan smelter dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan industri sesuai dengan penataan ruang pengelolaan lingkungan. Memperkecil potensi gejolak sosial sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Seminar yang dibuka  Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Mimika, Marten Paiding menjelaskan berbagai metode pengkajian yang kelak akan dilakukan seperti, penerapan dasar hukum, tinjauan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daetah (RPJMD) Mimika, rencana struktur ruang, pola ruang, kawasan strategi, kondisi topografi, geologi, kondisi DAS, Hidrologi, penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk, komposisi dan kondisi penduduk, ekonomi dan transportasi serta hal lainnya.

Kepada wartawan usai seminar Firdaus menjelaskan, study kelayakan bermaksud mengetahui  beberapa aspek diantaranya  kelayakan dari segi sosial, lingkungan, ekonomi dan tataruang aksesibilitas. Dengan hasil kajian  itu  akan ditentulan lokasi mana yang cocok untuk pengembangan smelter.

"Tentunya tidak langsung pada pembebasan lahan. Tapi kami akan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Dan berhubung di Kapiraya sudah ada lahan maka melalaui  Bupati kami akan lakukan survei ke sana," ujarnya.

Menjawab media ini,  perwakilan Manajemen PT Freeport Indonesia, General Sub Gofrel PTFI, Harry Jiharsyah, mengatakan, terlepas dari siapa yang kelak akan membangun smelter atau Investor, tentunya berkeinginan untuk mendapatkan suatu kemudahan.

"Sebagai contoh kecil jika seseorang hendak membangun sebuah rumah dalam suatu kompleks, diharapkan semua  jaringan infrastruktur  sudah ada sampai dengan kapling kawasan teraebut," katnya.

Menurut Harry, persoalan pembangunan smelter adalah kembali kepada kesiapan dari semua stakeholder di Mimika. Dia mencontohkan  jaringan kelistrikannya sudah siap, air bersih. Fasilitas pendukung itu semua dalam keadaan siap, dan tinggal ditawarkan ke Investor untuk memulai pembangunan.

"Kalau memang pembangunan smelter ini butuh dipercepat, itu berarti dicari lahan yang sudah lebih siap segala sesuatunya. Seperti yang saya sebutkan di atas seperti infrastruktur. Kalau belum siap dan kita paksa bangun, itu berarti jadi mubazir," katanya.


Dia mengaku  PTFI akan terus bersama Pemkab dan konsultasi pengkajian  untuk melancarkan proses awal pengkajian. "Yang jelas PTFI akan bersama-sama ikut memperjuangkan pembangunan smelter ini. Kami tidak bisa mengklaim bahwa kami tetap hanya mengoperasikan smelter yang di Gresik, “ ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment