Pemkab Upayakan Pemulihan Persoalan Nelayan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Pasca pemalangan yang dilakukan oleh nelayan lokal yang disusul terjadinya bentrokan di Poumako beberapa waktu lalu, serta adanya laporan penjarahan perlengkapan melaut milik nelayan pendatang, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan berupaya memulihkan situasi diantara para nelayan.

Upaya pemulihan ini ditandai dengan adanya pertemuan bersama antar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), seluruh pemangku jabatan lingkup Pemkab Mimika dan Forkompinda dalam rangka mencari solusi. Sehingga tali silaturahmi antara nelayan lokal dan pendatang bisa kembali seperti sediakala.

Kepala DKP Mimika, Leentje AA Siwabessy dalam laporannya dihadapan forum diskusi pertemuan bersama, Selasa (5/9), di Kantor Pusat Pemerintahan, menjelaskan kalau pihaknya sudah berupaya mengeluarkan moratorium pemberhentian operasional sementara bagi nelayan pendatang. Namun, moratorium tersebut kembali dicabut oleh Bupati.

Sekarang karena moratorium itu dicabut, nelayan lokal menjarah seluruh peralatan melaut milik nelayan pendatang,” jelasnya.

Bahkan berdasarkan laporan yang diterima pihaknya pada hari Senin (4/9), para nelayan pendatang melaporkan bahwa seluruh peralatan melaut milik mereka telah dijarah. Sehingga meminta peran pemerintah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi tersebut.

“Mereka meminta peran pemkab agar peralatan nelayan non Papua ini dikembalikan, sehingga mereka bisa kembali melaut,” katanya.

Menyikapi hal ini, Wakil Bupati (Wabup) Yohanis Bassang meminta DKP melakukan inventarisasi apa yang menjadi tuntutan nelayan lokal, termasuk menginventarisasi barang-barang nelayan non lokal yang dijarah.

Tidak pakai tunda-tunda. Mulai besok (Hari ini, Rabu 7/9) semua staf termasuk ibu Kepala DKP turun untuk data apa yang diinginkan nelayan Papua, termasuk hal-hal yang diperlukan untuk acara adat, kata Wabup.

Menurut Wabub, proses rekonsiliasi belum dapat dilaksanakan jika keinginan dari kedua belah pihak belum diakomodir, khususnya dalam kepentingan rekonsiliasi.

Selain itu, Ia mengharapkan agar pola pendekatan yang dilakukan kepada kedua belah pihak harus dilakukan secara kekeluargaan, atau dari hati ke hati. Hal itu agar semua pihak dapat menerima kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.

Jika semua kepentingan sudah di identifikasi dan di inventarisasi, maka mudah untuk rekonsiliasi, ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment