Penjelasan Pemerintah Soal 6 Raperda yang di Paripurnakan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Mimika, tentang Pembentukan Perda Non APBD Kabupaten Mimika 2017, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ausilius You, S.Pd., MM, memberikan penjelasan singkat terkait pertimbangan dasar Raperda yang diusulkan dapat dibahas agar menjadi Perda.

“Yang menjadi dasar pertimbangan dibentuk Perda tersebut, adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menghendaki pengaturan lebih lanjut melalui Perda,” kata You, saat menyampaikan penjelasan singkat dalam rapat Peripurna I diruang sidang gedung DPRD Mimika, Senin (25/9).

Dijelaskan, pertama, Raperda tentang RPJMD Kabupaten Mimika sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan Pasal 264 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan RPJMD diatur dengan Perda.

Kedua, Raperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Mimika Investama Sejahtera. UU No. 5 Tahun 1962 sebagai dasar pembentukan. Perda No. 13 Tahun 2011 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku menyusul pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014. Maka mengenai hal ini, kembali menyesuaikan dengan pengaturan dalam UU tersebut. Selain itu, PP No. 43 Tahun 2011 yang mengatur untuk nama perseroan terbatas harus terdiri dari 3 (tiga) suku kata. Sehingga ada perubahan dari sebelumnya, PT. Mimika Sejahtera menjadi PT. Mimika Investama Sejahtera.

Ketiga, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika Kepada Perseroan Daerah PT. Mimika Investama Sejahtera. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, penyertaan modal ditetapkan dengan Perda, dimana rancangan modal yang akan disetor sebesar Rp5 miliar, dengan proyeksi tahun anggaran 2018 sebesar Rp7,5 miliar dan tahun anggaran 2019 sebesar Rp2,5 miliar.

Keempat, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, tentang Hari Jadi Kabupaten Mimika. Melihat fakta sejarah mengenai Hari Jadi Kabupaten Mimika yang telah ada sejak diangkat dan diambil sumpah Penjabat Bupati Mimika Drs. Titus Potereyauw, berdasarkan SK Mendagri No. 131.81-1151 pada tanggal 8 Oktober 1996, maka perlu diubah Hari Jadi Kabupaten Mimika dari yang selama ini 18 Maret menjadi 8 Oktober.

Kelima, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika. Sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pembentukan dan organisasi Perangkat Daerah harus dibentuk Perda

Keenam, Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika. Menyesuaikan dengan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka harus dibentuk Perda mengenai hal itu. (Korneles Materay)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment