Penyaluran Dana PKH Menuai Kontroversi

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) – Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang  diperuntukan bagi keluarga kurang mampu se Kabupaten Mimika periode 2017 menuai kontroversi dari masyarakat, petugas pendamping pendataan warga penerima, BRI selaku perusahaan penyalur PKH, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Distrik hingga Kepala Kampung.

Setelah dana PKH disalurkan beberapa pekan lalu, banyak masyarakat yang mengaku sebagai warga kurang mampu mendatangi Dinsos Mimika dan menuntut untuk mendapatkan dana tersebut. Ada yang menuntut meski tidak terdaftar. Ada yang mengaku sejak 2016 telah mengajukan nama  sebagai penerima PKH. Namun nama mereka tidak terakomodir.

BRI sebagai penyalur PKH dengan tegas menolak permintaan warga  karena tidak terdata dalam dokumen penerima PKH.  Sementara Dinas Solial mengakui hal ini terjadi tidak maksimalnya kerja tim pendamping sehingga harus dievaluasi kembali.

Sementara Kepala Distik Kuala Kencana, Everth L Hindom, S STP menyesali keberadaan tim pendamping  yang  tidak berkoordinasi dengan distrik terkait warga calon penerima PKH. Menurut Everth, tim pendamping tidak menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dengan baik sehingga penyaluran PKH menuai permasalahan.

“Saya harap kalian bisa hargai saya sebagai kepala distrik dan juga pegawai distrik lainnya. Keberadaan kalian (pendamping) sama sekali saya tidak tahu. Karena ada masalah ini makanya saya tahu wajah-wajah kalian. Sekarang kami yang jadi sasaran amukan warga,” ujar Everth dalam pertemuan dalam rangka mencari solusi terhadap persoalan pencairan PKH, berasama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika di ruang pertemuan, lantai III,  Kantor Pusat pemerintahan, Rabu (6/9).

Laporan lain terkait pendamping juga disampaikan beberapa kepala kampung yang hadir dalam pertemuan tersebut. Perwakilan kepala kampung  meminta Dinsos bisa merekrut  tenaga baru. Karena banyak pendamping  dalam distrik tertentu yang didatangkan dari luar.

Dalam pertemuan yang dipimpin Sekretariat Daerah (Sekda) Pemkab Mimika, Ausilius You tersebut, klarifikasi persoalan data warga penerima pun dikaji dari Badan Pusat Stastistik (BPS). Dimana, sebagian dari warga yang protes  karena tidak masuk dalam penerimaan PKH 2017 adalah, warga yang didata oleh  BPS beberapa tahun lalu dan tidak dikoordinasikan bersama Dinsos.

Menyikapi kontroversi tersebut, Sekda Ausilius menjelaskan, pendamping, kepala distrik dan kepala kampung dan Dinsos Mimika harus bisa menjelaskan masalah ini dengan baik  kepada masyarakat agar bisa dipahami.

 “Masyarakat harus diberikan pemahaman supaya mereka ketahui apa penyebabnya. Jangan kalian pergi ke masyarakat dan mempertanyakan, kenapa mereka dapat? Dan kenapa kamu tidak dapat? Kalau itu yang dipertanyakan, maka persoalan ini tidak akan berakhir,”kata Ausilius.

Ausilius mengatakan, tidak perlu saling menyalahkan, namun harus mencari solusi terbaik agar kesalahan yang saat ini terjadi bisa diselesaikan dan tidak terulang di tahun depan.

Sekda menyarankan, bila kedepannya ada program dari pusat untuk bantuan sosial, maka tenaga pendamping harus melapor ke distrik, lurah untuk diketahui. "Hal ini supaya tidak terjadi persoalan seperti begini lagi," katanya.


Dinsos Dorong ke Pusat
Sementara itu, Kepala Dinsos, Petrus Yumte mengatakan persoalan ini akan disampaikan ke Pemerintah  Pusat  dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemnsos).

"Saya akan kesana dan menjelaskan semua ini ke Kementerian. Dan untuk tenaga pendamping akan dievaluasi kinerjanya. Kalau yang kerja bagus maka kita akan pakai,"ungkapnya.

Petrus mengakui, persoalan yang terjadi saat ini adalah persoalan data, sehingga masyarakat yang tidak terakomodir dalam data melakukan aksi pemalangan bahkan ada pengerusakan kantor.

"Kami sudah lapor ke  Wakil  Bupati dan beliau menghimbau untuk segera berembug dengan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluarnya. Supaya kedepannya tifak ada persoalan seperti ini lagi,"katanya. 

Ketika diwawancarai  sebelum pertemuan, Petrus mengakui kerja pendamping saat ini tidak maksimal dan belum memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
"Minimal pendamping ini harus mengetahui wilayah dia kerja, apa yang harus dia lakukan, siapa yang harus dia layani. Karena pendamping itu yang menjadi jembatan antara kementerian dan kita di sini,"  katanya.

Menurut Petrus,  pihaknya akan melakukan koordinasi bersama Kemensos RI agar bisa meregenerasi data dan hal lainnya sehingga tidak tumpang tindih.
"Dana PKH yang disalurkan itu program pusat.  Kita di sini hanya sebagai penyambung. Jadi persoalan siapa yang dapat itu urusan dari pusat, bukan Dinsos Mimika," katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment