PUK Siap Rundingkan PKB dengan Manajemen PTFI Satu Bulan, PUK Siap Advokasi Eks Karyawan Mogok

Bagikan Bagikan

Lukas Saleo, Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) PT Freeport Indonesia (PTFI)




SAPA (TEMBAGAPURA) – Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) PT Freeport Indonesia (PTFI) periode 2017-2020, Lukas Saleo mengatakan, program jangka pendek yang akan dilaksanakan adalah perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan PTFI dan mengadvokasi ribuan karyawan mogok kerja yang oleh manajemen PTFI dianggap mengundurkan diri sendiri.

“Perundingan PKB seharusnya sudah berjalan tetapi karena ada konflik di internal organisasi, sehingga sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Tapi dengan adanya pelantikan pengurus PUK hari ini (Senin, 25/9-Red). Maka kepengurusan dibawah kepemimpinan saya. Kami siap untuk melaksanakan perundingan PKB. Menyangkut jangka waktu perundingan, kembali ke kondisi perundingan nanti, kalau manajemen PTFI membuka diri kepada kami. Saya pikir satu bulan itu cukup, itu sesuai dengan aturan,” kata Lukas saat diwawancarai secara ekslusif oleh Salam Papua, usai acara pelantikan yang dipusatkan di Sport Hall Tembagapura, Senin (25/9) lalu.

Lukas menjelaskan, materi yang akan dibawa dalam perundingan di PKB, belum bisa disampaikan karena proposalnya sementara dirancang. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan plenokan dengan pengurus di internal organisasi, setelah final baru proposal itu dibawa dalam perundingan PKB,” ujarnya.

Pernyataan Lukas ini disampaikan menanggapi salah satu point sambutan dari Executive Vice President Human Resources PTFI, Achmad Didi Ardianto pada acara pelantikan PUK SP KEP SPSI PTFI. Didi dalam sambutannya mengharapkan perundingan PKB yang akan digelar dalam waktu dekat ini, tidak berlarut-larut sampai memakan waktu delapan bulan seperti sebelumnya.

“Perundingan PKB sudah di depan mata, mari kita semua membangun tekad, kita tidak ingin membuat perundingan PKB delapan bulan. Tantangan bagi kita semua, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada manajemen dan pemilik perusahaan, bahwa kita adalah masyarakat beradab, berpendidikan, berpengetahuan dan berakhlak.   Kita selesaikan persoalan internal dengan cara-cara yang baik.  Kita melakukan perundingan PKB dengan cara secepat-cepatnya, kita tunjukkan kepada para pemegang saham bahwa kita adalah pekerja dan manajemen yang handal,” kata Didi.

Selain perundingan PKB, Lukas menjelaskan, pengurus PUK yang baru dilantik ini juga mendapat mandat  untuk mengadvokasi ribuan karyawan yang sementara ini mogok kerja yang oleh manajemen PTFI dianggap mengundurkan diri sendiri.

“Siapa pun yang menjadi ketua dan pengurus PUK, itu merupakan tanggung jawab moril organisasi yang harus dijalankan. Itu bagian dari tugas fungsi organisasi, sehingga kami siap untuk melaksanakannya. Kami siap membangun komunikasi dengan manajemen PTFI untuk hal itu. Dua hal ini yang dalam jangka waktu pendek kami harus lakukan,” kata Lukas.

Menjawab pertanyaan Salam Papua, apakah advokasi yang dilakukan bertujuan ribuan karyawan itu bisa diterima kembali bekerja di PT Freeport, Lukas mengatakan belum bisa pastikan, apakah diterima masuk sebagai karyawan Freeport atau melalui kontraktor atau privatisasi. Karena itu, ia mengaku akan  membangun komunikasi dengan manajemen PTFI terlebih dahulu.

“Kami juga ingin jika teman-teman pengurus lama, yang tahu jalan ceritanya kalau boleh datang share ke kami, bagaimana langkah advokasi yang sudah dilakukan selama ini,  sehingga dari situlah kami star. Karena itu, saya belum bisa janji. Karena kami belum tahu sejauh mana yang sudah dilakukan pengurus sebelumnya dan keinginan manajemen juga seperti apa. Tapi kami akan berusaha semampu kami, sesuai dengan Peraturan yang ada, sehingga  fungsi dan tugas ini benar-benar kami lakukan sesuai dengan amanah dari Musnik VIII,” katanya.

Menurut Lukas, dalam melakukan advokasi itu, ribuan karyawan yang dianggap mengundurkan diri harus membawa diri ke pengurus PUK yang baru. “Harapan kami kalau boleh mereka membawa diri ke kami sebagai pengurus PUK yang baru, yang sah secara de facto dan de jure. Sehingga kami bisa mewawancarai mereka secara langsung dan mendapatkan informasi yang benar.  Mereka adalah bagian dari kami dan kami tidak mungkin tinggalkan mereka begitu saja,” ujarnya.

Menjawab media ini ketika ditanya,  seandainya mereka tidak membawa diri ke pengurus yang baru, apakah akan tetap diadvokasi? Dia mengaku akan tetap diavokasi. “Kami akan tetap advokasi karena mereka juga bagian dari teman-teman yang ada. Tapi harapan kami, jangan ada yang berpikir negatif terhadap kami. Karena itu kami berharap,  mereka membawa diri ke kami. Supaya bersama-sama  bisa sharing menyangkut persoalan-persoalan yang ada. Sehingga kami bisa menentukan langkah-langkah  advokasinya,” jawabnya.

Dijelaskannya,  data yang ada di pengurus PUK, karyawan yang dianggap mengundurkan diri ada  sekitar 3.200 orang, ditambah dengan karyawan dari kontraktor/privatisasi ada 1000 orang lebih sehingga  ada sekitar 4000 lebih yang dianggap mengundurkan diri. Yang lain itu adalah yang furlough sekitar 306, yang minta PPHKS atau mengundurkan diri sukarela itu sekitar 1500 orang.

Dengan pelantikan ini, Lukas mengharapkan pengurus PUK yang lama bisa berjalan bersama-sama dengan pengurus baru. Secara organisasi, PUK ini bukan milik siapa-siapa tetapi milik bersama. Pengurus lama akan kembali sebagai karyawan Freeport.  Sehingga mereka adalah anggota dari PUK yang saat ini dibawah kepemimpinan pengurus baru.

“Saya menganggap tidak ada lawan di sini. Ketika mereka kembali bekerja dan tetap sebagai anggota, maka mereka adalah bagian dari organisasi. Karena itu kami sama-sama harus bergandengan tangan, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi ke depan nanti,” katanya.
Menanggapi pernyataan Executive Vice President Human Resources PTFI, Achmad Didi Ardianto dalam sambutannya,  yang tidak mau mendengar orang mengatakan pengurus PUK dan SPSI adalah pengurus yang tidak produktif, yang tidak bekerja, karena itu akan menjadi contoh buruk bagi seluruh karyawan, Lukas mengatakan, dalam PKB mengatur ada dispensasi terhadap pengurus PUK, itu ada didalam pasal 59 dan 60.

“Walau demikian, kami siap untuk tidak melaksanakan dispensasi itu 100 persen. Mekanismenya nanti kami akan atur secara internal. Karena ada program kerja kami ke depan yang membuat kami harus ada bersama teman-teman di lapangan. Sehingga kami tetap masuk kerja tapi dalam posisi sebagai pengurus PUK yang di tempat kerja untuk melaksanakan tugas fungsi organisasi di tengah-tengah anggota,” jelasnya.

Ditanya bagaimana sikap terhadap Pengurus Cabang (PC) SP KEP SPSI Kabupaten Mimika yang tidak mengakui keberadaan pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI yang baru dilantik,  Lukas menegaskan, walaupun PC tidak akui, sikap  pengurus PUK  yang baru tetap membangun komunikasi dengan PC sebagi peringkat di atas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART).

“Kami tetap menganggap PC sebagai peringkat organisasi. Kami akan tetap bangun komunikasi dengan PC, termasuk menyetor iuran. Dalam AD ART, iuran itu sesuatu yang wajib diberikan, maka kami tetap melaksanakannya. Saya jamin apa yang dilakukan pengurus PUK sebelumnya ke PC sebelumnya tidak akan terulang. Harapan kami ketika kami melakukan kewajiban sebagai PUK, maka PC juga harus melakukan kontribusi terhadap PUK. Kami tidak ingin menambah gep permusuhan diantara kami. Ke depan, kami harapkan semua PUK dan PC harus bersatu, bersama-sama membangun solidaritas untuk menghasilkan yang terbaik bagi anggota dan perusahaan,” katanya.

Dia juga mengakui akan bersama-sama mengadvokasi karyawan. “Kami juga akan bersama-sama dengan PC mengadvokasi karyawan, karena berdasarkan peringkat, PC mempunyai tanggung jawab terhadap semua PUK yang ada. Ribuan eks karyawan yang mogok kerja ini berasal dari semua PUK dari perusahaan yang ada di PTFI, sehingga itu juga menjadi tanggung jawab PC,” akunya.

Sekretaris PUK SP KEP SPSI PTFI,
Sirhan Salilama
Sekretaris PUK SP KEP SPSI PTFI, Sirhan Salilama di tempat yang sama mengatakan, dalam advokasi nanti pengurus  berusaha bagaimana agar karyawan yang dianggap mengundurkan diri bisa kembali bekerja. Tapi kalau ini tidak berhasil,  maka pengurus akan berupaya agar para eks karyawan tersebut mendapatkan hak-hak yang layak.  Karena ada diantara mereka sudah yang bekerja dua puluhan tahun.

“Ini yang kami perlu perjuangkan karena anggapan pengunduran diri ini terjadi,  karena ada kesalahan dari mereka yang keliru melakukan mogok kerja dan juga ada kesalahan dari perusahaan di situ,” katanya.

Sirhan menjelaskan, pengurus akan melakukan advokasi sesuai pentahapan yang ada,  termasuk menempuh jalur hukum sebagai langkah terakhir. “Kami minta teman-teman yang mogok berinisiatiflah menghubungi kami. Kami akan membuka Posko untuk mengajak perwakilan-perwakilan dari devisi-devisi yang mogok. Kami tidak mungkin mengajak mereka semua karena ada yang sudah pulang ke kampung halamannya. Intinya, kami akan berjuang semaksimal mungkin, namun teman-teman yang mogok harus terbuka ke kami,  mari kita berjuang bersama-sama,” ujarnya.
Menurut Sirhan, advokasi patut dilakukan pengurus PUK yang baru karena aksi mogok yang dilakukan pengurus PUK lama tidak prosedural dan banyak karyawan yang ikut mogok tidak tahu hal tersebut. Mereka ada yang hanya ikut-ikutan, terlalu percaya kepada pengurus akhirnya menjadi korban.

“Mari kembali dan kita berjuang bersama-sama dengan cara yang legal dan elegan, tidak harus dengan aksi pemalangan.  Kita rundingkan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Tidak selesai satu atau dua hari, kita rundingkan terus dan sampai pada tahap terakhir yaitu pengadilan hubungan industrial  atau PHI,” katanya.

Menanggapi pernyataan eks karyawan  yang mengatakan membutuhkan bukti, Sirhan mengatakan mari bersama-sama berjuang untuk membuktikan. “Kami ini baru dilantik, jadi kami ini seperti benih yang baru ditanam, butuh waktu tumbuh dan berbuah. Karena itu mari bersama-sama dengan kami, berjuang bersama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan,” katanya.

Sirhan menegaskan, pengurus PUK yang baru akan terbuka kepada semua anggota, menyampaikan semua permasalahan organisasi secara ril sesuai fakta. “Kami akan mencari cara terbaik agar setiap informasi dan permasalahan yang disampaikan, bisa sampai kepada anggota dan keluarganya secara benar. Karena selama ini ada informasi yang disampaikan ke anggota  dan keluarganya, menyimpang di tengah jalan.  Disampaikan informasi A tapi sampai ke anggota dan keluarganya sudah Z, akhirnya membuat anggota dan keluarganya menjadi korban,” tegasnya.


Sirhan juga mengatakan, selama ini penilaian masyarakat terhadap pengurus PUK sangat buruk. PUK dianggap sebagai organisasi pembuat onar dan kekacauan dalam masyarakat. “Kami akan luruskan semua itu, organisasi ini tidak seperti itu. Kami tidak mau terpecah belah dalam organisasi ini, terlalu banyak fitnah yang sudah terjadi dikalangan pengurus dan anggota dan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya. Kami harus merubah dan memperbaiki itu, kami harus bersatu,” katanya. (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Pembualan ! kinerja SPSI di freeport dari periode ke periode ujung2nya hanya cari perut sendiri kecuali periode 2010 - 2016 yang membawa banyak perubahan di dalam buku PKB.

    ReplyDelete