Pusat Setuju Divestasi Saham 10 Persen untuk Papua

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah bersepakat dan menyetujui divestasi saham 10 persen untuk Papua dari 51 persen kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI).

Hal tersebut telah disetujui bersama dalam rapat pembahasan divestasi saham dan stabilitas penerimaan Negara antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika di Kantor Kementerian Keuangan RI di Jakarta, pada Kamis (14/9).

Rapat pembahasan divestasi dipimpin Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto, dan dihadiri Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., MH, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., MH, Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan,Dirjen Perimbangan Keuangan Negara Kementerian Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, staf khusus Menteri BUMN, Kepala SKPD terkait Pemprov Papua, dan Kepala SKPD terkait Pemkab Mimika.

Dalam rapat pembahasan divestasi saham, Sekjen Keuangan Kementerian Keuangan Hadiyanto menjelaskan, sebagaimana sering didengar di media terkait dengan kelanjutan investasi PT Freeport di Indonesia, ada empat hal yang sering di dengar dan telah menjadi kesepakatan di level pimpinan. Bahwa, divestasi saham sebesar 51 persen di PT Freeport Indonesia menjadi milik Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, kedua, kewajiban pembangunan smelter dalam waktu 5 (lima) tahun, maksimal sampai dengan Januari 2022. Ketiga, stabilitas fiskal, stabilitas penerimaan negara dan penerimaan daerah. Dalam konteks itu, PT Freeport dan pemerintah sepakat akan ada peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan daerah (Perda) yang akan mengatur mengenai pengenaan pajak royalti PPN. Apapun pungutannya terhadap PT Freeport yang akan berlangsung, di lock-in selama masa konsesi PT Freeport. Demikian juga peraturan turunan atau peraturan daerah yang akan mengatur pungutan daerah, yang juga akan di lock-in sampai dengan masa konsesi PT Freeport.

Menurut Hadiyanto, masa konsesi ini sebagaimana diketahui bersama adalah melalui mekanisme penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan skema 2 kali 10 tahun.

“Sekarang pemerintah sedang mengwork out dengan Pemda dan BUMN untuk mengimplementasikan mengersesais divestasi ini kedalam suatu perjanjian antara pihak-pihak, pemerintah pusat, BUMN dan Pemda Papua,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam perjanjian itu akan diatur bagaimana mekanisme dan besaran saham dari masing-masing pihak, sekaligus mekanisme financing atau pembiayaan untuk saham khususnya Papua.

“Tentu tindak lanjut dari agreement antara pemerintah pusat, pemerintah Papua dan BUMN akan ditindaklanjuti dengan berbagai ketentuan yang memungkinkan untuk segera dieksekusi atau dilaksanakan,” jelasnya.

Divestasi ini, kata dia, akan dilaksanakan secepat mungkin 51 persen, dan paling lambat Juni 2019 sudah selesai. Ini juga merupakan support dari Papua sangat ditunggu, terutama untuk menegosiasikan dengan PT Freeport mengenai kestabilan pungutan daerah, yaitu dalam Perda mengatur mengenai apa saja yang harus dibayar PT Freeport selama masa konsesi.

Selanjutnya kita tahu ada out standing perkara sengketa mengenai pungutan pajak atas air permukaan yang sudah diputus oleh Pengadilan Pajak, sampai saat ini masih menggantung sebagai suatu kondisi yang sebenarnya bisa kita lihat sebagai bagian dari proses negosiasi,” katanya.

Ia menambakan, dalam Perda diatur juga mengenai kewenangan-kewenangan Gubernur/Bupati untuk melakukan pengurangan pajak. Perda ini akan di adopsi dalam IUPK, sehingga si pemegang IUPK dalam hal ini PT Freeport mempunyai kepastian mengenai pungutan-pungutan daerah yang akan dikenakan selama PT Freeport beroperasi.

Berita baiknya setelah divestasi ini, pemerintah pusat bersama pemda menjadi pemegang saham 51 persen PT Freeport. Ini dianggap luar biasa untuk Indonesia dan masyarakat Papua, sekaligus pemerintah mempunyai satu kontrol yang lebih baik karena 51 persen saham di PT Freeport, ada satu skema divestasi tentang lembaga pemegang suara dan pemegang saham di PT Freeport. 

“Ini sudah kita kaji mendalam, best the best team yang kita akan miliki untuk menjalankan fungsi pengolahan Freeport hingga tahun 2041. Dalam IUPK akan diatur tentang seluruh kewajiban PTFI, diantaranya kewajiban pengolahan lingkungan, kewajiban SDM, pengolahan waste atau limbah, dan sebagainya,” paparnya.

Ia mengatakan, penegasan Presiden Joko Widodo bahwa peralihan pemegang saham ini jangan sampai menggangu operasionalisasi industri PT Freeport. Semuanya akan bisa mengelola tambang dengan mudah, oleh karena itu poin konsen pengelolaan Freeport ini harus betul- betul dijaga, walaupun ada peralihan pemegang saham dan itu yang semangatnya dari semua pihak.

Besaran saham 10 persen untuk Papua diharapkan dari keseluruhan negosiasi ini bisa final dan tuntas, serta tidak ada lagi permasalahan di masyarakat Papua karena saham 51 persen sudah menjadi milik masyarakat Indonesia seluruhnya.

“Tentu kami berterimakasih tentang Perda yang akan segera diselesaikan untuk memungkinkan ada kepastian stabilitas fiskal daerah, terutama dalam kaitan dengan pungutan-pungutan yang dikenakan terhadap PT Freeport. Kita akan menjadi pemegang saham 51 persen, karena semakin kurang pungutannya, semakin baik buat pemegang saham,” jelas Hadiyanto.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe menyampaikan sangat bersyukur karena 51 persen saham di PT Freeport menjadi milik Pemerintah Indonesia, tentu dengan tahapan yang sudah disepakati akan dilaksanakan secepatnya.

“Sejak tahun 2013 saya sudah ajukan 17 item, sebagian besar telah setujui pemerintah pusat dan sebagian untuk kepentingan daerah. Di Papua ada pengurangan area penambangan dan itu menjadi penting bagi kita. Memang untuk divestasi, dari awal kami tawarkan 10 persen,” ungkap Lukas .

Ia mengatakan, terkait pemerintah daerah dan pelimpahannya kepada Gubernur, akan menjadi kesepakatan dengan daerah, dalam hal ini bupati dan masyarakat adat. Untuk itu, Pemprov Papua minta divestasi saham 10 persen agar negosiasinya cepat dan mudah untuk direalisasi. Pemerintah juga akan menyiapkan Perda untuk menjadi lampiran IUPK, tentunya penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan aturan.

“Saya berharap, dengan adanya finalisasi kesepakatan ini, persoalan di Papua bisa diatasi, tidak ada lagi komplain dan keributan. Kita jaga ini karena berinvestasi dengan infrastruktur yang ada itu tidak main-main. Karena itu harus tercipta keamanan, kenyamanan dan ketertiban,” harapnya.

Sementara Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan, semua pihak harus memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua proses yang telah dicapai, hingga disepakatinya divestasi saham 10 persen untuk Papua.

Puji Tuhan, karena hari ini kita telah sepakati bahwa Papua dapat 10 persen. Pada pertemuan pertama kami menyampaikan penawaran aspirasi masyarakat sebesar 20 persen. Itu namanya penawaran, kalau kami sampaikan 10 persen, saya kuatirnya jangan sampai hanya diberikan 5 persen, jadi biar kita ketemunya ditengah itu lebih baik,” kata Eltinus.

Terkait hal ini, Eltinus mengatakan merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, sehingga  yang dinilai tidak mungkin bisa menjadi mungkin.

“Awalnya, kami  Papua merasa, dalam Freeport ini sesuatu yang akan sulit untuk didapat. Tetapi luar biasa, gebrakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi akhirnya Papua bisa dapat divestasi saham 10 persen. Dengan adanya ini, keadaan di Papua pasti mengalami perubahan kemajuan pembangunan yang pesat dan signifikan,” katanya.

Ia menambakan, memang proses ini membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Divestasi saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia sebesar 51 persen adalah suatu pencapaian luar biasa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tentunya pencapaian ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, untuk Bangsa dan Negara Indonesia, dan khususnya untuk Papua.

Menurut dia, selanjutnya Provinsi Papua bersama Pemkab Mimika serta BUMN akan mengkaji dan menentukan regulasi yang tepat dan efesien dalam bentuk MoU, terkait pembagian divestasi saham 10 persen yang diperuntukan bagi Provinsi Papua, Pemab Mimika (Selaku daerah penghasil produksi tambang-Red) dan untuk pemilik hak ulayat asli area tambang.

“Pada prinsipnya regulasi pembagian divestasi saham 10 persen lebih mengutamakan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Dengan pembagian divestasi 10 persen yang dimiliki Provinsi Papua, tentunya pembangunan di Papua khususnya Kabupaten Mimika, akan mengalami perubahan pembangunan yang maju dan pesat,” kata Eltinus.

Ia menambahkan, banyak keuntungan yang didapat dari divestasi 10 persen saham PT Freeport menjadi kepemilikan pemerintah Papua, salah satunya peningkatan pendapatan pajak dan royalti, serta peningkatan sumber daya alam untuk APBD.


“Keuntungan ini tentunya berdampak pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan di Papua, termasuk besar manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Mimika,” tutup Bupati. (***)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment