Retribusi dan Perda Soal Sampah Dinilai Mubazir

Bagikan Bagikan


SAPA(TIMIKA) - Sejak pembayaran tagihan listrik menggunakan sistim prabayar, retribusi sampah dalam beberapa bulan terakhir tidak lagi dipungut oleh Dinas Tata kota (Distako) melalui tagihan listrik PLN.

“Karena kita tidak lagi kerja sama dengan PLN. Dulunya kita masih kerja sama dengan PLN, karena pembayaran listrik oleh masyarakat masih menggunakan sistim manual. Tetapi sekarang sudah prabayar, jadi kita tidak pungut lagi,” kata Kepala Dinas Tata Kota (Kadistako) Mimika, Petrus Lewakoten, saat ditemui Salam Papua, Senin (4/9).

Ia menilai, hal ini menjadi kerugian tersendiri bagi Pemkab Mimika, apalagi kesadaran masyarakat masih sangat rendah dalam membuang sampah, yang menyebabkan sampah berserakan dimana-mana dan harus ditangani petugas sampah.

Selain retribusi, kata dia, sanksi yang ada dalam peraturan daerah (Perda) pun belum dapat diterapkan didalam masyarakat. Itu dikarenakan belum ada regulasi untuk pembahasan mengenai perda sampah.
“Sudah ada perda tetapi kita belum bisa terapkan sanksi, karena belum duduk bersama dengan pihak-pihak terkait, sehingga sanksi dan retribusi ini menjadi mubazir,” katanya.

Kata dia, selama perda belum diberlakukan, masyarakat masih akan membuang sampah sesuka hati karena belum sanksi yang dapat diberikan.

“Kalau sudah ada sanksi maka yang melanggar tetap akan diproses hukum. Dengan begitu maka masyarakat bisa tertib membuang sampah,” katanya.

Saat ini volume sampah di Mimika perharinya mencapai 180 ton, dan volume tersebut akan terus meningkat seiring penambahan jumlah penduduk baik pedagang, pengusaha dan sebagainya.

“Dengan jumlah sampah yang begitu banyak, sudah saatnya kita olah sampah menjadi pupuk. Tetapi sampai sekarang sampah dibuang begitu saja di TPA Iwaka,” tuturnya. (Albin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment