Setiap Hak dan Kewajiban Pekerja Harus Dirundingkan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Dalam rapat dengar pendapat antara pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), PT. Freeport Indonesia (PTFI) dengan DPRD Mimika di gedung DPRD, Kamis (7/9) mengemuka mogok sampai hari ini terjadi karena karyawan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang diambil PTFI.

 “Tidak boleh ada aturan yang berlaku tanpa dirundingkan. Itu sudah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Yang menjadi dasar permasalahan awalnya adalah adanya rencana divestasi dari Pemerintah kepada PT. Freeport Indonesia. Hal ini kemudian oleh manajemen mengambil langkah efesiensi. Bagi kami boleh saja tetapi harus dirundingkan terlebih dahulu,” kata Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) PT Freeport Indonesia (PTFI) Kabupaten Mimika, Sudiro.

Sudiro menegaskan, istilah furlough kepada karyawan yang sebenarnya tidak dikenal dalam UU Ketenagakerjaan. Persoalan muncul ketika tidak ada kepastian sehingga ini sebenarnya adalah PHK secara pelan-pelan tapi terkesan memaksakan.

Sudiro menjelaskan, kala itu pihak SPSI sudah melayangkan surat ajakan untuk berunding tetapi ditolak. Bahkan menurut Sudiro, surat ajakan berunding sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

“Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PT. Freeport Indonesia dan SPSI dulu telah jelas, hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan harus dirundingkan,” katanya.

Sementara Sekretaris PUK SPKEP SPSI yang juga turut hadir mengatakan, data yang dimiliki sampai saat ini sudah ada 8.300 orang yang menderita, terdiri dari 4.100 orang pekerja permanen dan 4.200 pekerja kontraktor.

“Dampak mogok ini rekening di blokir, pekerja yang menyewa rumah diusir dari sewaannya, anak-anak yang bersekolah berhenti, yang sakit ke rumah sakit tidak dilayani lagi, dan lain sebagainya,” katanya.
Salah seorang perwakilan Serikat Pekerja lainnya mengatakan  yang terjadi saat ini adalah pelanggaran yang dilakukan manajemen terhadap hukum global (internasional), hukum nasional, dan hukum otonomi di dalam perusahaan tersebut. (Neles)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Halo.
    Saya adalah Bapak Rahel seorang pemberi pinjaman pinjaman pribadi yang memberikan pinjaman kesempatan seumur hidup kepada individu, perusahaan bisnis, asuransi, dan lain-lain. Apakah Anda dalam kesulitan keuangan atau membutuhkan pinjaman untuk diinvestasikan atau Anda memerlukan pinjaman untuk membayar pencarian tagihan Anda lebih jauh seperti kami di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda menjadi sesuatu dari masa lalu. Kami menawarkan semua jenis pinjaman dalam mata uang mata uang dengan tingkat 2% tanpa biaya dimuka. Saya ingin menggunakan media hebat ini untuk memberi tahu Anda bahwa kami siap membantu Anda dengan jenis pinjaman apa pun untuk menyelesaikan masalah keuangan Anda. ya kemudian kembali sekarang melalui email (rahelcohranloan@gmail.com) untuk lebih jelasnya, anda sangat istimewa.

    ReplyDelete