Sudiro Dituntut 2,6 Tahun Penjara

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika melayangkan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa Sudiro atas dugaan tindak pidana penggelapan iuran keanggotaan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia (PTFI). Jaksa Penuntut Umum (JPU), Habibie Anwar, SH yang menangani perkara ini, meminta Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Timika yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar menjatuhkan putusan pemidaan berupa 2 tahun dan 6 bulan penjara, Jumat (15/9).

Dalam tuntutannya, JPU mengatakan terdakwa Sudiro terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, melakukan tindak pidana sebagaiman termuat dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 juncto Pasal 64 KUHP.

Dari pantauan Salam Papua didalam sidang, unsur delik atau tindak pidana yang dibuktikan JPU ada tiga, yakni unsur barang siapa, unsur sengaja dan melawan hukum, dan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena menerima upah untuk itu.

Unsur barang siapa, terutama dalam hal ini kedudukan terdakwa sebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI yang mempunyai tanggungjawab kepada organisasi yang dipimpinnya itu. Namun, dalam melaksanakan kewajibannya, terdakwa tidak melakukannya dengan baik.

Terdakwa bertanggungjawab penuh terhadap organisasinya. Baik organisasi secara keseluruhan maupun terhadap tata keuangan organisasi. Terdakwa harus tunduk dan patuh terhadap  Anggaran Dasar/Anggara Rumah Tangga (AD/ART). Di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, namun pada kenyataannya, terdakwa tidak melakukan kewajibannya sebagaimana termuat dalam AD/ART,” terang JPU Habibie Anwar.

Unsur sengaja dan melawan hukum dianggap terbukti. JPU, selain perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat juga terkait perbuatan-perbuatan tercela atau rasa keadilan masyarakat.

Unsur kesengajaan, dalam hal ini harus ditafsirkan secara luas, yakni tidak semata-mata opzet als oogmerk melainkan juga sengaja sebagai kemungkinan, yakni pelaku sadar bahwa ia mampu memiliki atau menguasai barang yang berada padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena menerima upah untuk itu.

Apalagi, perbuatan itu bertentangan dengan AD/ART sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan organisasi yang dipimpin terdakwa. Sedangkan unsur memiliki, dari penilaian JPU baik dari sisi yurisprudensi dan praktek hokum, dinyatakan terbukti.

Sudiro Dianggap Bertanggungjawab Atas Perbuatannya
JPU dalam pembacaan tuntutannya, menyatakan terdakwa Sudiro bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum, dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pemidanaan (requisitoir) di PN Kota Timika. JPU menilai, tidak ada alasan penghapusan pidana dalam perkara ini.

“Selain itu tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana,” kata JPU.

Perbuatan terdakwa Sudiro juga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Adapun dalam mempertimbangkan tuntutan 2 tahun dan 6 bulan penjara tersebut, JPU berdasarkan pada pertimbangan hal yang meringankan dan yang memberatkan. Hal yang memberatkan terdakwa Sudiro yakni, terdakwa merugikan administrasi organisasi. Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya dan dalam persidangan, memberikan keterangan yang berbelit-belit. Sedangkan, hal yang meringankan terdakwa ialah bersikap sopan. (Korneles Materay)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment