Tajuk : Mengurai Benang Kusut Menagih Saham Divestasi

Bagikan Bagikan


Dua hari terakhir media lokal di Timika dihiasi dengan hingar bingar berita divestasi saham PT Freeport 51 persen untuk Pemerintah Indonesia menjadi suguhan yang menarik. Kita patut memberi apresiasi bagi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berhasil menegakan kedaulatan negara Indonesia di bidang ekonomi di mata Pemerintah Amerika Serikat. Tentu saja kepiawaian Presiden RI lewat Menteri Ignatius Jonan dan Sri Mulyani menggembirakan kita semua. Pertanyaan yang menarik! Apakah Presiden RI, Joko Widodo berduet dengan Menteri Ignatius Jonan dan Sri Mulyani akan mengukir sejarah baru dalam pemerintahannya bagi para pemilik hak ulayat suku Amungme, Kamoro dan lima suku tetangga? Mungkinkah harapan para pemilik ulayat suku Amungme Kamoro dan lima suku tetangga akan terjawab dan hasilnya menggembirakan kemudian?

Mari kita menunggu dengan penuh kepastian siang dan malam sambil berdoa harapan LPMAKA menagih 3 persen dari 51 persen terwujud. LEMASA dan LEMASKO masing-masing menagih 10 persen dan P2MA-PTP juga menagih 10 persen dari 51 persen. Jika ditotal 33 persen untuk masing-masing pemangku hak ulayat. Perhitungan itu belum termasuk Pemerintah Propinsi Papua entah meminta berapa persen. Secara matematik  perhitungan sementara untuk  pemerintah pusat dari 51 persen dikurangi 33 persen untuk pemangku pemilik hak ulayat tinggal 18 persen. Soal perkara besar dan kecil itu kemudian.

Kita tetap berharap di kemudian hari. Kita tidak terjebak dalam sebuah masalah ibarat mengurai benang kusut mendapatkan hak saham dari divestasi saham PT Freeport 51 persen. Karena kesepakatan final antara pemerintah dan Freeport harus kita ikuti secara cermat dan mengkajinya dengan secara seksama. Sebelum kita berharap besar dan ibarat untung nama hilang belanja. Ingat! Cermati lima butir kesepakatan final antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport, diantaranya: 1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK). 2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.
4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia. 5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041. 

Lima butir kesepakatan itu harap tidak menjadi masalah baru dan Presiden Jokowi berpegang teguh pada janjinya bahwa negara akan hadir dalam setiap ketidakadilan dan ketidakberdayaan rakyat. Kita akan selalu mencatat dan menunggu janji itu dengan tidak berhenti mengingatkan, mengawal, berdialog, dan mendoakan. Supaya Presiden Jokowi setia menjawab harapan para pemilik hak ulayat tambang PT. Freeport.

Dan bagi kita semua jangan menutup mata dan telinga setiap entitas dari pembahasan divestasi saham PT. Freeport 51 persen kalau tidak mau terjebak dalam mengurai benang kusut menagih saham divestasi itu. Karena, kecepatan mengevaluasi dan mengambil keputusan pada setiap kegentingan yang muncul dan merusak ekspektasi harapan divestasi saham itu tidak semudah kita menagih prosentasi saham sesuai dengan hitungan kita. Meski kita berharap pada kebijakan arif Presiden Jokowi. Kita harus membantunya dengan kajian yang matang. Karena manusia elit di seputar kehidupan Presiden Jokowi setiap saat bisa berubah wajah malaikat dan hantu.

Walau kita juga mesti arif bahwa seluruh informasi dan kebijakan yang diambil pemerintah wajar dan selalu mengundang pro dan kontra. Akan tetapi, kita harus bisa memiliki basis argumentasi dan penjelasan utuh penting disampaikan agar tidak menimbulkan polemik yang tidak mencerdaskan dan tidak terjebak dalam lingkaran benang kusut menagih divestasi saham 51 persen. Semoga! (Fidelis S.J)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Halo.
    Saya adalah Bapak Rahel seorang pemberi pinjaman pinjaman pribadi yang memberikan pinjaman kesempatan seumur hidup kepada individu, perusahaan bisnis, asuransi, dan lain-lain. Apakah Anda dalam kesulitan keuangan atau membutuhkan pinjaman untuk diinvestasikan atau Anda memerlukan pinjaman untuk membayar pencarian tagihan Anda lebih jauh seperti kami di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda menjadi sesuatu dari masa lalu. Kami menawarkan semua jenis pinjaman dalam mata uang mata uang dengan tingkat 2% tanpa biaya dimuka. Saya ingin menggunakan media hebat ini untuk memberi tahu Anda bahwa kami siap membantu Anda dengan jenis pinjaman apa pun untuk menyelesaikan masalah keuangan Anda. ya kemudian kembali sekarang melalui email (rahelcohranloan@gmail.com) untuk lebih jelasnya, anda sangat istimewa.

    ReplyDelete