Tajuk : Tujuh Suku ‘Ngemis’ Kerja ke PT Freeport

Bagikan Bagikan




DUA suku besar di Mimika, Amungme dan Kamoro, serta lima suku kekerabatan, Moni, Dani, Nduga, Damal dan Suku Mee atau yang terkenal dengan sebutan tujuh suku, adalah pemilik dari wilayah operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) saat ini, mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah. Mereka yang memiliki tanah dan gunung, yang mana dalam ‘perut’ tanah dan gunung tersebut terdapat emas dan tembaga yang berlimpah.

Sebagai pemilik, sejauh ini masyarakat tujuh suku tersebut telah menerima dana 1 persen dan lain-lain, dalam jumlah lumayan besar, baik langsung ke lembaga adat suku tersebut, atau melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK). Dana yang disalurkan melalui LPMAK  ini digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tujuh suku tersebut melalui pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dibidang pendidikan, minimal sudah belasan ribu warga tujuh suku ini yang mengenyam pendidikan menggunakan dana beasiswa dari LPMAK. Ini boleh dikatakan sebagai salah satu keberhasilan terbesar dari PT Freeport bagi masyarakat asli. Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan jumlah warga asli tujuh suku yang diterima bekerja di perusahaan tersebut.

Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) melalui Juru Bicara, Virgo Solossa, pada Maret 2017 menyebutkan,  tenaga kerja PTFI (saat itu) mencapai 33.452 orang dengan rincian 32.608 pekerja lokal dan 844 pekerja asing. Dari total 33.452 pekerja itu, orang asli Papua mencapai 8.413 orang atau 25,15 persen dan pekerja Indonesia non-Papua sejumlah 24.195 orang atau 72,33 persen.

Dari jumlah pekerja orang asli Papua 8.413 orang tersebut, mungkin setengahnya warga asli dari tujuh suku. Tentu ini sesuatu yang aneh.  Ini jumlah yang kecil sekali. Mereka yang punya tanah, gunung dan emas, bukannya menjadi tuan besar di atas tanahnya sendiri, tapi malah menjadi orang asing dan penonton. Menonton orang lain, sesama warga asli Papua dan juga warga pendatang bekerja di atas tanahnya dan menikmati penghasilan berlimpah. Menikmati kehidupan yang jauh lebih layak. Sementara mayoritas warga tujuh suku ini, tidak hanya menonton, tapi juga hidup susah sengsara di atas tanahnya yang berlimpah kekayaan tersebut.

Mereka pun terpaksa harus bertindak sebagai ‘pengemis’ kerja di perusahaan emas raksasa dunia ini. Berbulan-bulan harus menanti diterima bekerja di atas tanahnya sendiri. Disisi lain, warga pendatang, begitu dengan mudahnya diterima bekerja. Tentu saja, soal pengetahuan dan keterampilan, menjadi alasan utama warga pendatang dengan mudah diterima bekerja. Pertanyaannya, apakah yang dibuat selama ini, melalui pendidikan dan lain sebagainya terhadap warga asli tujuh suku, sehingga dari sisi pengetahuan dan keterampilan mereka masih jauh tertinggal dibanding warga pendatang?

Lalu dimanakah belasan ribu anak asli tujuh suku yang sudah disekolahkan menggunakan beasiswa LPMAK sampai perguruan tingga? Apakah mereka yang sudah sarjana berbagai disiplin ilmu ini tidak cukup cakap dan terampil untuk diterima bekerja di PT Freeport selama ini, sehingga jumlah mereka masih rendah? Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap fakta ini? Apakah LPMAK sebagai pengelola dana 1 persen? Apakah lembaga adat dari tujuh suku tersebut? Ataukah PT Freeport Indonesia?

Semestinya bila semua pihak memiliki hati terhadap warga asli tujuh suku, maka minimal sudah sejak tahun 1996, warga asli ini disekolahkan pada disiplin ilmu dan keterampilan yang akan memudahkan mereka diterima bekerja di PT Freeport. Mereka bisa menikmati hasil emas murni dari ‘perut’ tanah dan gunungnya sendiri . Percuma saja mereka disekolah sampai perguruan tinggi, menghabiskan biaya miliaran rupiah, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa bekerja di PT Freeport, mereka harus menganggur dan menjadi penonton. Atau malah bekerja di perusahaan lain.

Akhir-akhir ini, untuk kesekian kalinya ratusan pencari kerja (pencaker) dari tujuh suku menggelar demo, ‘mengemis” (menuntut) manajemen PT Freeport menerima mereka bekerja. Mereka tidak menggelar aksi ke perusahaan lain yang merekrut tenaga kerja ke PT Freeport, karena bagi mereka pada akhirnya yang menentukan seseorang diterima bekerja atau tidak itu manajemen PT Freeport, bukan perusahaan penyuplai tenaga kerja. Artinya, kalau hari ini, manajemen PT Freeport mengatakan mereka diterima bekerja, maka hari ini pun mereka masuk kerja. Soal kekurangan mereka, baik itu pengetahuan dan keterampilan, itu soal kedua yang bisa diatasi dengan pelatihan. Itu saja kok susah. Jadi masalahnya terletak pada punya hati atau tidak kepada warga asli tujuh suku ini. Kalau punya hati, tentu masalah apa pun yang dihadapi, pasti dicarikan solusi untuk mengatasinya. (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment