Tersangka Kasus 1908 Harus Diproses Hukum

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Tokoh Masyarakat Papua, Silas Natkime meminta Polres Mimika untuk memproses hukum tersangka kasus pengrusakan, penganiayaan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas milik PT Freeport Indonesia (PTFI) dan ratusan kendaraan milik karyawan aktif yang sedang bekerja pada Sabtu, 19 Agustus 2017 lalu, (Kasus 1908) di Check Point 28, Gorong-Gorong dan PT Petrosea.

“Harus diproses hukum, tidak bisa biarkan, tidak bisa bebaskan, karena ini negara hukum, hukum harus ditegakkan. Siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi itu tindak kriminal murni harus diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya  ketika bertandang ke Redaksi Salam Papua di Jalan Elang Timika, belum lama ini.

Menurut Silas tersangka yang melakukan tindak kriminal tersebut adalah mantan karyawan yang nota bene melek hukum. Mereka tahu mana yang benar sesuai hukum dan mana yang melanggar hukum. Mestinya sebagai orang yang paham hukum. Mereka  tidak setuju dan tidak puas dengan langkah yang dilakukan perusahaan. Maka mereka melakukan langkah-langkah hukum seperti menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Bukan mereka melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum.

“Sekali lagi saya minta semua tersangka harus diproses secara hukum. Kami masyarakat adat dan pemilik hak ulayat di daerah ini sangat mendukung Polres menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas-Red) di Tanah Amungsa ini,” ujarnya.

Dia menyebutkan setiap pelaku tindak kriminal, siapa pun dia harus diadili dan dihukum sesuai perbuatannya agar tercipta penegakkan keadilan di daerah ini. Tidak bisa seenaknya dibebaskan karena itu melanggar hukum,  dan juga bisa berakibat fatal bagi Kamtibmas di daerah ini.

“Apa mau terjadi hukum rimba di daerah ini? Kejahatan dibalas dengan kejahatan? Kita semua tokoh masyarakat dan juga pejabat-pejabat negara di daerah ini, mestinya menjadi pihak yang mengutamakan penegakkan hukum dan keadilan, bukan sebaliknya melemahkan hukum dan membuat daerah ini menjadi kacau balau,” katanya.

Silas kembali mengingatkan masyarakat Papua, termasuk Amungme, Kamoro dan lima suku kekerabatan selalu terbuka terhadap siapa saja yang datang mencari hidup untuk menafkahi istri, anak dan keluarga di daerah ini.

“Siapa saja boleh datang di daerah ini untuk cari hidup, cari makan, tapi tidak boleh melakukan tindakan pengrusakan, pembakaran dan penganiayaan, menghancurkan barang milik perusahaan, milik karyawan, ini tidak boleh terjadi,” katanya mengingatkan.

Dikatakannya siapa pun yang datang mencari hidup di daerah ini, wajib hukumnya ikut menjaga keamanan dan kenyamanan, jaga kedamaian dan ketertiban masyarakat. Kalau ada masalah, harus diselesaikan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, jangan main hakim sendiri.

“Kami minta Kapolres dan jajarannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Menjaga kamtibmas, menegakkan hukum dan keadilan, memproses hukum siapa pun yang bersalah, tidak boleh membiarkan terjadi hukum rimba di daerah ini,” katanya.


Dia berharap setiap orang yang datang mencari hidup di daerah ini, harus sopan, santun, harus jaga keamanan, supaya bisa bekerja mencari uang untuk menghidupi istri, anak dan keluarga. Supaya masa depan bagus, fungsi keamanan, memproses hukum, menegakan keadilan, tidak bisa seenaknya menggunakan alasan apa pun untuk melakukan tindakan perusakan dan kriminal lainnya. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar: