Tipologi Sekretariat DPRD Turun Menjadi B, Dua Distrik Naik Tipe A

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Rapat pleno penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di gelar oleh DPRD Kabupaten Mimika, Jumat (22/9), juga menentukan kriteria tipologi Sekretariat DPRD yang mengalami penurunan menjadi tipe B.

Dalam laporan yang dibacakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Mimika, Karel Gwijangge, menyampaikan, selain penurunan tipologi Sekretariat DPRD, DPRD juga mencermati penambahan satu lembaga atau dinas baru, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dengan tipe C. Selain itu, ada dua distrik yang akan dinaikkan kriteria tipologinya, yaitu Distrik Mimika Barat dan Distrik Agimuga, dari tipe B menjadi tipe A.

Ketiga point yang diperjuangkan Bapem Perda tersebut, bukan berarti bisa langsung ditetapkan. Melainkan masih ditindaklanjuti lagi dalam pengajuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda).

Dengan pembentukan Perda, DPRD Kabupaten Mimika dalam melakukan pembahasan Raperda non APBD Kabupaten Mimika tahun 2017, telah melakukan tugas secara maksimal melalui berbagai argumentasi dan mendengarkan pendapat dan saran dari anggota Bapem Perda, SKPD, Pemerintah Kabupaten Mimika dan tenaga ahli dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Karel dalam laporannya.

Penyusunan Raperda OPD ini sesuai dengan ketentuan Pasal 323 ayat 91 Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pembentukan perangkat daerah ini berdasarkan kepada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berupa intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Perangkat daerah kabupaten sendiri terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan atau Distrik.

Penentuan perangkat daerah didasarkan pada kriteria tipologi. Untuk urusan umum, didasarkan pada hasil pemetaan pemerintahan dengan kriteria variabel, berdasarkan karakteristik daerah dengan indikator jumlah penduduk, luas daerah dan jumlah APBD.


Penentuan tipologi teknis berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, baik provinsi maupun kabupaten,” jelasnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment