Warga Penerima PKH Datangi Kantor Dinsos

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) Terhitung kurang lebih 30 warga asli Papua, Senin (4/9) mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika, untuk meminta kejelasan terkait pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kedatangan warga karena tahun ini mereka tidak terdaftar sebagai penerima dana PKH. Kekecewaan terlihat dari cara warga saat di Kantor Dinsos, dimana hanya warga mondar mandir dan terus bertanya apa alasan sehingga nama mereka yang telah diusulkan, tidak tercantum sebagai penerima PKH.

“Kami ini semua sudah lama kumpul berkas untuk terima bantuan, tapi setelah kami ke BRI dan cek nama, ternyata nama kami tidak ada. Itu makanya petugas BRI suruh kami untuk datang langsung ke kantor ini (Dinsos Red). Kami ini juga warga miskin kenapa hanya yang lain yang terima?,”ujar Mama Tea kepada Salam Papua.

Tea mengakui, jika memang pemerintah tidak sepenuh hati memberikan bantuan kepada warga miskin, lebih baik jangan perintahkan warga untuk mengurus semua persyaratan sebab setelah semua persyaratan dipenuhi maka nama warga tersebut tidak terakomodir.

“Kami semua sangat kecewa karena sudah buang uang untuk foto kopi ini dan itu. Karena mereka bilang kami semua dapat bantuan tapi ternyata kami ditipu,”ungkapnya.

Menanggapi hal itu Kepala Bidang (Kabid) Kesejahteraan Sosial (Kesos) Dinsos Mimika, Yulita Kudiai, SIP mengatakan, para warga tersebut telah mengumpulkan data sejak 2016 lalu. Data tersebut pun telah dikirim oleh Dinsos ke Jakarta dengan demikian yang menentukan nama dan jumlah penerima PKH merupakan kewenangan Pusat bukan Dinsos Mimika.

Yulita mengatakan, warga yang saat ini (kemarin Red) mendatangi Dinsos menuntut agar jika nama mereka tidak kelaur maka harus bisa diusahakan untuk mengganti nama bagi orang lain yang telah tertera di BRI selaku penerima PKH.

“Kami tidak bisa menggantikan nama kecualai mereka minta langsung ke Pusat. Nama penerima itu sudah disesuaikan dengan yang terdata di BRI. Kalau memang di BRI tidak ada nama berarti tidak dapat. Di Bank juga cairkan dana itu harus sesuai dengan data. Kalau tuntut kami yang harus ganti nama itu sangat tidak bisa,”kata Yulita.

Dia mengatakan, banyak Mama-mama yang telah mendaftar ketika pendataan dilakukan oleh Badan Pusat Stastitik (BPS) pada 2009-2010 lalu. Dengan demikian, nama-nama yang telah dikirim BPS ke Pusat tersebut tanpa diketahui Dinsos.

Dia menjelaskan, PKH  merupakan dana yang dikuhususkan bagi Mama-mama dan Anak-anak dengan kategori keluarga miskin serta diprogramkan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Itu berarti Dinsos Mimika hanya sebatas mengirimkan data warga Mimika yang berdasarkan penilaian layak untuk menerima bantuan. Sedangkan untuk menentukan siapa dan berapa banyak jumlah penerima, merupakan kewenangan dari Pusat.

“Kami harapkan semua Kepala Kampung bisa mensosialisasikan ke semua warga agar bisa memberikan pemahaman bahwa, PKH ini bukan bantuan dari Dinsos Mimika tapi dari Kemensos RI. Kami di sini Cuma data dan kirim ke pusat,”ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment