14 Parpol Diproses Ketingkat Penelitian

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional telah menutup pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019pada Senin (16/10).  KPUD Mimika menerima pendaftaran dari 21 parpol. Dari 21 parpol tersebut KPUD Mimika hanya memproses 14 parpol yang dinyatakan lolos di tingkat KPU Pusat.

Komisioner KPUD Mimika Alfred Petupetu kepada Salam Papua di Kantor KPUD Mimika, Jumat (20/10) menyatakan, pendaftaran yang diterima KPUD Mimika sebanyak 21 parpol, namun hanya 20 parpol yang menerima tanda terima untuk tingkat kabupaten. KPUD hanya menerima berkasnya saja.  Bila parpol tidak lolos di KPU Pusat, maka untuk tingkat kabupaten gugur dengan sendirinya.

Dijelaskan, untuk menjadi peserta Pemilu 2019, kepengurusan dan dukungan parpol harus ada di 34 provinsi. Di satu provinsi   minimal kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  harus mencapai 75 persen Kabupaten/Kota. Di Papua  terdapat 28 kabupaten 1 Kota, maka harus ada minimal 75 persen. Untuk kabupaten jumlah DPC minimal 50 persen.

“Dari 18 Distrik yang ada di Timika, maka minimal 9 persen kepengurusan dan anggotanya harus ada. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Dikatakan, sesuai surat edaran dari  KPU Pusat maka ada 14 parpol yang terdaftar, terdiri dari 10 parpol yang lama dan 4 parpol yang baru. Parpol yang baru yakni  Perindo, PSI, Garuda dan Partai berkarya. Sedangkan parpol lama yakni, PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hanya PPKI dan PBB yang tidak lolos.

“Parpol yang dianggap gugur di pendaftaran tidak akan mengikuti ke tahap selanjutnya. Proses penelitian akan dilaksanakan sampai 15 November mendatang. Penelitian adminisitrasi  yang dimaksud termasuk dalam penelitian dalam hal penggandaan Kartu Tanda Pendudu (KTP), Kepengurusan dan kelengkapan persyaratan untuk Parpol,” jelasnya.

Bagi Parpol baru  akan dilakukan verifikasi factual. Ada kemungkinan partai yang terdaftar tidak lolos. Hal ini ditentukan oleh partai yang bersangkutan bukan KPU RI.

Ia menjelaskan, setelah penelitian, KPUD kabupaten akan mengembalikan berkas ke parpol untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Partai politik diberi waktu untuk memperbaikinya. Dan akan ada perbaikan ulang. Namun, setelah itu tidak bisa lagi perbaikan.

“KPUD hanya memberikan kesempatan sekali untuk Parpol memperbaiki atau melengkapi kekurangan yang ada,” ujarnya.

KPUD Kabupaten  tidak memiliki wewenang untuk  menentukan lolos tidaknya Parpol. Namun, wewang itu ada KPU RI. Bisa saja di tingkat kabupaten lolos namun di KPU Pusat tidak, maka dengan sendirinya akan gugur. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment