70 Persen PSK Kilo 10 Tercover BPJS Kesehatan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Pekerja Seks Komersil (PSK) yang menghuni wisma-wisma di Kilometer 10 (Kilo10), Kampung Kadun Jaya, Distrik Wania, 70 persen telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam waktu dekat ini, ditargetkan seluruh PSK sudah harus tercover oleh BPJS Kesehatan.

“Hingga saat ini sudah 70 persen PSK di wisma Kilo 10 tercover BPJS. Dinkes tetap harus mendorong mereka, walaupun terkadang mereka acuh terhadap perlindungan kesehatan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, saat diwawancara Salam Papua di Hotel Horison, Jalan Hasanuddin baru-baru ini.

Kata dia, PSK juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

Persoalan utama yang terjadi di lapangan adalah, ketika dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS terhadap PSK. Ketika ditemukan ada yang terinfeksi, persoalan utama adalah masalah biaya.

“Kami membuat perlindungan awal dengan mendorong mereka untuk mengikuti dan menjadi peserta BPJS, agar tidak terbebani dengan biaya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penghuni lokalisasi Kilo 10 seperti di wisma-wisma yang ada, sangat rentan tertular penyakit. Sehingga untuk menjawab permasalahan biaya yang dialami PSK, Dinkes mendorong mereka untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dinkes menargetkan bulan Oktober ini seluruh PSK bisa bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Lebih lanjut, hal ini bukan hanya difokuskan kepada para PSK, melainkan semua penduduk Indonesia yang berada di Mimika, sudah seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan dengan terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Saat ini jumlah PSK yang menghuni wisma dilokalisasi kilo 10, pada tahun 2016 tercatat mencapai 225 orang PSK. Data ini diperoleh Dinkes dari Balai Kampung Kadun Jaya.

“Bagi PSK yang memang ingin mendapatkan layanan kesehatan, selain BPJS, ada lagi seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kita akan tetap dorong sehingga biaya atau iuran di bayar oleh pemerintah,” katanya.

Untuk mendapatkan KIS tersebut, kata Reynold, ada proses yang dilalui. PSK harus mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari desa (RT/RW) kelurahan setempat dan Dinas Sosial (Dinsos). Untuk mendapatkan kartu KIS peserta tidak harus memiliki rekening bank, karena iuran akan dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah dan berhak atas pelayanan kesehatan kelas tiga.


“Sebenarnya untuk mendapatkan jaminan kesehatan ini bukan orang yang berada di lokalisasi saja, tapi untuk seluruh penduduk. Mereka harus di motivasi untuk mendapatkan perlindungan kesehataan,” katanya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment