Belum Akur Debat Pajak PTFI-Pemerintah

Bagikan Bagikan
SAPA (JAKARTA) – Solusi debat pajak yang belum akur antara PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah mesti ditempuh dengan strategi “win-win solution”. Strategi itu dilakukan untuk menguntungkan kedua belah pihak dalam soal pajak.

"Kalau untuk masalah report saya sendiri netral aja dan kita lebih lihat soal kebijakan fiskal pemerintah dan PT Freeport harus bisa berunding agar bisa menguntungkan kedua belah pihak," kata Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Ananlysis (CITA) Yustinus Prastowo  dalam diskusi publik bersama beberapa media dan  wartawan Salam Papua  di Resto Tjikini Lima Jakarta, Rabu (11/10) lalu.

Menurut Yustinus persoalan pajak yang diperdebatkan antara Pemerintah dan PTFI mesti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017). Dimana perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Supaya PTFI bisa  mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian).

Namun, PT Freeport Indonesia belum mau menerima IUPK yang diberikan pemerintah. Saat ini Freeport baru memegang IUPK untuk sementara sampai Oktober 2017 saja, selama proses negosiasi berlangsung dengan pemerintah.

Kewajiban pajak untuk pemegang KK dan IUPK memiliki perbedaan mendasar. IUPK prinsipnya prevailing, yaitu mengikuti aturan pajak yang berlaku. Artinya, pajak dan royalti yang dibayar Freeport dan AMNT dapat berubah-ubah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
Berbeda dengan KK yang sifatnya nailed down, pajak dan royalti yang dibayar besarnya tetap, tidak akan ada perubahan hingga masa kontrak berakhir.

Dikatakannya, Pemerintah kerap berargumen prinsip prevailing tidak memberatkan Freeport. Sebab, tarif pajak ke depan akan semakin ringan. Kalau Freeport tetap mau nailed down, justru pajak yang ditanggung jadi relatif besar di masa mendatang. Saat ini saja misalnya, Freeport membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 35 persen, karena ditetapkan demkian oleh KK. Padahal di aturan pajak terbaru, PPh Badan hanya 25 persen.  Jadi sebenarnya pajak di IUPK lebih kecil. Tapi anehnya, Freeport ngotot ingin nailed down seperti di KK?

Freeport keberatan dengan IUPK yang sifatnya prevailing karena khawatir dibebani pajak-pajak dan pungutan baru di kemudian hari. Yang dibutuhkan Freeport adalah kestabilan jangka panjang, bukan pajak yang lebih kecil.

"Kok Freeport enggak mau prevailing? Freeport sekarang sebenarnya bayar PPh Badan 35
persen.  Sementara aturan baru 25 persen.  Ternyata yang dibutuhkan bukan hanya pungutan lebih kecil, tapi kepastian. Negara berkembang politiknya tidak stabil, sering berganti kebijakan. Nah perdebatan seperti ini seharusnya ditempuh dengan strategi “win-win solution,” katanya.
Yustinus berpendapat prinsip nailed down sebenarnya tak merugikan pemerintah, tak mutlak mengikat selama puluhan tahun. Pemerintah tetap bisa meningkatkan penerimaan negara lewat negosiasi dengan Freeport. 
Jalan keluarnya, dalam kontrak antara pemerintah dengan Freeport dibuat saja klausul yang menyatakan bahwa pajak dan royalti bisa berubah dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan begitu, Freeport mendapat kepastian tapi pemerintah juga tak terbelenggu ketika ingin memperoleh pendapatan lebih baik dari pertambangan.
"Nailed down sebenarnya juga tidak mutlak fix sampai akhir kontrak. Buktinya 2014-2015 lalu pemerintah bisa nego untuk menaikkan royalti emas dan tembaga. Tinggal dibuat semacam klausul dalam kontrak, PT Freeport Indonesia dan pemerintah bisa bernegosiasi soal pajak dan pungutan lainnya. Yang ditolak kalau sepihak, tapi kalau kesepakatan dua belah pihak tak jadi persoalan," katanya.
Sementara itu salah satu Pengamat Perpajakan Ronny Bako menilai dampak perpajakan air kepada Freeport dinilai tidak tepat dan tidak wajar, karena telah merugikan satu pihak. Sebab keberadaan Freeport di Papua sudah sejak 1968. Sedangkan Peraturan tersebut baru saja diterapkan.

"Untuk pengenaan pajak itu kan wajar. Cuma tidak tepatnya ketika peraturan itu di ditujukan kepada Freeport karena Freeport sudah ada sejak tahun 1968," kata Ronny Bako usai melakukan diskusi. Menurutnya, dalam menerapkan suatu peraturan perlu disosialisasikan kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini Freeport, sehingga pihak managemen bisa mengetahui kewajiban yang harus di laksanakan. Dengan demikian, tidak ada yang dirugikan.

"Menurut saya mungkin Perda yang dibuat sebelumnya tidak disampaikan ke Freeport sehingga Freeport juga tahu dan terkesan peraturan itu tidak dibuat semaunya," ujarnya.  (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment