BLH Terus Menertibkan Izin Pengusaha Galian C

Bagikan Bagikan
Devota M. Leisubun
SAPA (TIMIKA) – Kepala Bidang Pembina Teknis Amdal Hukum dan Perizinan, Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mimika, Devota M. Leisubun, SH mengakui saat ini telah memulai melakukan penertiban terhadap setiap pengusaha  Galian C yang selama ini melakukan aktifitas pengambilan material pasir di Kali Iwaka.

Penertiban yang dilaksanakan BLH menurut Devota, merupakan penertiban kepemilikan dokumen AMDAL, UKL/UPL, SPPL dan yang lainnya. Penertiban tersebut juga sebagai tindak lanjut atas perintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta perintah Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SE.MH.

“Sekarang yang kami lakukan itu hanya penertiban atau pembinaan saja. Kami belum melakukan tindakan. Salah satu cara yang kami lakukan dengan mengedarkan surat perintah dari Kementerian dan Bupati kepada seluruh pelaku usaha. Kalau memang pengusaha yang selama ini sudah laksanakan pengerukan di sana, maka kami tertibkan izinnya dan harus diproses perpanjangan kalau memang izinnya sudah mati,” ungkap Devota ketika diwawancarai Salam Papua di Kantor BLH, Senin (23/10).

Dia mengakui, setiap Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia telah diperintahkan oleh Menteri LHK melalui  surat edaran bernomor, SE.7/MENLHK/Setjen/PLA.4/12/2016 tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi orang perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan.

Selain itu sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, Bupati Eltinus Omaleng, SE.MH juga mengeluarkan surat edaran dengan nomor 541/845 yang ditujukan kepada setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika, Pimpinan Instansi Vertikal di Mimika, Pimpinan TNI dan Polri serta pimpinan BUMN dan BUMD untuk memperhatikan Undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.

Terkait dengan pemberhentian sementara pengoperasian oleh setiap pengusaha di Kali Iwaka yang dilakukan oleh aparat kepolisian, menurut dia, bukan dikarenakan atas laporan dari BLH. Namun hal tersebut dilakukan aparat kepolisian sebagai tindak lanjut atas laporan dan aksi pemalangan oleh masyarakat yang  menjadi korban atau merasa dirugikan atas aktifitas pengerukan tersebut.

“Kami tidak melaporkan ke Kepolisian. Beberapa hari lalu saat pertemuan di Pemda, perwakilan Kepolisian melaporkan bahwa pemberhentian itu murni dikarenakan oleh pengaduan masyarakat yang menjadi korban atas pengerukan di sana. Kami tidak melaporkan ke kepolisian, karena yang kami lakukan sekarang sebatas pembinaan kepada setiap pengusahanya,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pemda melalui BLH akan terus menjalankan peran selaku pengawas dan pembina. Sehingga setiap pengusaha yang selama ini telah berjalan namun belum memiliki izin lingkungan dan yang lainnya didorong untuk segera mengurus izin-izinnya. Dengan demikian, jika selesai melakukan pendataan dan pembinaan terhadap setiap pengusaha tersebut, BLH akan membentuk satu tim terpadu untuk melaksanakan penertiban secara bersama-sama.

“Kalau proses penelusuran terkait izin ke setiap pengusaha ini, maka kami akan bentuk tim  terpadu. Yang nanti akan masuk dalam tim terpadu itu ada, Polisi, Satpol PP dan beberapa mitra lainnya supaya kami berjalan bersama-sama. Yang jelas surat edaran ini sudah kami sebarkan ke setiap pengusaha,” katanya. 

Dia menambahkan, dikarenakan oleh terbatasnya personil dan anggaran dalam melakukan penertiban izin secara besar-besaran, maka BLH telah membuka satu pos pengaduan yang akan menerima setiap pengaduan, baik dari masyarakat maupun dari pengusaha.

Pembentukan pos pengaduan tersebut bertujuan agar jika dalam satu wilayah pengoperasian Galian C atau normalisasi kali menemukan kendala dari pengusaha sebagai pelaku pengerukan, maka langsung diadukan ke pos tersebut. Demikian juga bagi masyarakat sekitar wilayah pengoperasian yang merasa rugi dengan adanya pengoperasian pengerukan tersebut.

“Kita ada pos pengaduan supaya semuanya bisa kita atasi secara prosedur. Kalau memang misalnya masyarakat merasa dirugikan, maka silahkan datang untuk mengadu. Begitu juga dengan pengusaha pengerukan itu. Karena itu masih dalam ranah kami,” tambahnya. (Acik)



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment