BPKAD Gelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA

Bagikan Bagikan
Suasana kegiatan sosialsasi RKA.
SAPA  (TIMIKA) - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), tata cara pergeseran anggaran, serta regulasi terkait penatausahaan keuangan, khususnya kelengkapan dokumem surat permintaan pembayaran (SPP)/SPM atau penagihan, Rabu (25/10), di Hotel Horison Ultima Timika, Jalan Hasanuddin.

Kegiatan di buka oleh Asisten IV yang membidangi pendidikan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Alfred Douw. Selanjutnya dihadiri Kepala BPKAD Mimika, Marten P. Malisa dan Direktur Perencanaan Daerah Provinsi Papua, Horas M. Panjaitan.

Dalam sambutan Bupati Mimika yang diwakili Asisten IV Setda Mimika, menerangkan, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 34 ayat (2), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana beberapa kali telah diubah. Dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disepakati dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, usulan pembangunan akan dilaksanakan lebih memihak kepada rakyat dan harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Hal ini agar memberikan pengaruh yang positif sehingga predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat tetap kita pertahankan,” katanya.

Selanjutnya, pembahasan APBD tahun 2018 agar dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan pembangunan ekonomi masyarakat. APBD 2018 pun harus benar-benar disusun sehingga fungsi yang melekat pada APBD seperti yang di amanatkan dalam PP Nomor 58 tahun 2005 dapat terlaksana dengan baik. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi. Sebab, terlaksana atau tidak fungsi-fungsi tersebut, sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan APBD harus dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab, dan penggunaan APBD sebesar-besarnya untuk peningkatan kemakmuran rakyat sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

“Sosialisasi tentang pedoman penyusunanan RKA kepada pejabat dan aparat pengelola keuangan daerah di Kabupaten Mimika, dilakukan karena adanya perbedaan antara penyusunan APBD tahun 2017 dengan penyusunan APBD tahun 2018,” jelasnya.

Pelaksanaan sosialisasi ini, kata Alfred, harus benar-benar bermanfaat dan berkualitas dalam rangka penyusunan APBD tahun 2018. Harus juga ada sinkronisasi antara program di kabupaten dan provinsi dalam hal mewujudkan program nawacita, sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta dapat memenuhi kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, adanya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkan Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran sebagai dasar dalam menyusun APBD.

“Tujuan diterbitkan peraturan ini adalah sebagai dasar berpijak dalam menyusun APBD tahun 2018, agar semakin mampu menjawab kebutuhan bangsa di daerah. APBD dalam penyusunannya dan pelaksanaanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya. (Tomy)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment