Bupati Belum Bisa Ambil Keputusan Soal Insentif Guru

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng SE, MH mengatakan belum dapat mengambil keputusan yang pasti terkait persoalan insentif guru honor.

"Saya belum bisa ambil keputusan, sebab sampai saat ini saya belum terima penjelasan yang jelas dari Kadispendasbud,"kata Bupati kepada wartawan usai memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan SP3,Jumat (27/10).

Menurut Eltinus, belum ada penjelasan dari Kadispendasbud sehingga belum bisa diketahui celah hukum apa yang harus dipakai. Sebab secara umum guru-guru ini direkrut oleh Swasta, sementara pemerintah tidak bisa mengakomodir untuk membayar.

"Jadi nanti saya akan minta penjelasan dari Kadis menyangkut insentif seperti apa dan gajinya seperti apa. Kalau sudah jelas, baru saya keluarkan jawaban seperti apa,"tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pada tanggal (24/10), DPRD Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dihadiri Asisten IV Setda Mimika,Alfred Douw Kadispendasbud, Jenni O Usmani, Kepala BPKAD, Marten Malisa dengan beberapa perwakilan dari guru honorer.  RDP membahas masalah dana insentif guru honor berjalan alot. Salah satu hasil RDP ini adalah semua anggota DPRD sepakat dana insentif untuk guru honor harus dibayar dalam bulan Oktober ini. Apabila tidak, maka Pembahasan APBD induk tahun 2018 tidak akan di bahas. Anggota DPRD berkomitmen hal ini harus diselesaikan secepatnya. Anggota DPRD juga meminta agar mengkaji dengan baik terkait melakukan perekrutan guru honor.

RDP ini dilakukan untuk menyikapi aksi demonstrasi para guru honor dan koalisi anti korupsi yang dilakukan Senin (23/10). Dari awal dibukanya RDP ini, suasana menjadi panas. Kadispendasbud Kabupaten Mimika Yeny O Usmani langsung ‘diteror’ dengan sejumlah pertanyaan dari sejumlah anggota DPRD terkait dana insentif guru honor yang hingga kini belum dibayarkan.

Koordinator lapangan guru guru Kabupaten Mimika Alex Rahawarin mempertanyakan dasar dan alasan Kadispendasbud tidak membayar uang insentif guru dan tunjangan guru terhitung sejak Januari hingga September 2017.  Selain itu, Alex juga mempertanyakan tindakan Kadispendasbud melakukan perekrut  guru kontrak baru pada bulan Februari lalu hanya dengan mengunakan dasar nota tugas Kadispendasbud,  bukan menggunakan Surat Keterangan (SK) dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

“Guru honor  yang ada ini selama 10 bulan belum menerima uang honor. Kebijakan yang diambil kepala dinas  sangat merugikan para guru. Selama ini guru honor yang bekerja dengan serius tapi tidak mendapatkan haknya berupa dana tunjangan, sertifikasi  dan dana kesra,” katanya.

Menanggapi pertanyaan Alex tersebut, Kadispendasbud Yeny O Usmani menjelaskan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun tahun 2017 sudah dianggarkan untuk pembayaran dana insentif guru sebesar Rp 47 milyar.  Namun saat pembahasan perubahan dilakukan di Jayapura,  diputuskan dana insentif guru dipangkas menjadi Rp 17 milyar. Namun anggaran Rp 17 milyar tidak dibayarkan kepada para guru  tapi dikembalikan ke kas daerah karena daerah mengalami defisit.

Tidak hanya itu, Yeni juga mengaku membuat kebijakan dengan mengangkat guru kontrak dengan mengunakan nota tugas sebanyak 120 guru dengan mengunakan dana otonomi khusus (Otsus). Padahal, di sisi lain, Yeni menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika kelebihan 100-an guru atau tenaga pengajar.

“Guru yang lebih ada di swasta, apabila di tarik maka akan ada kekosongan guru kontrak. Dana yang digunakan dari dana otsus. Hal itu berdasarkan nota tugas yang di keluarkan kepala dinas,” ujarnya.

Mendengar penjelasan Yeni ini, Ketua Komisi C DPRD Mimika, Nurman Karupukaro  mempertanyakan tanda bukti SK Bupati sebagai dasar mengangkat guru kontrak yang baru. Nurman juga merasa curiga dengan penyampaian dari kepala dinas, pasalnya penjelasan terkait guru yang di kontrak, anggarannya tidak ada. Tidak hanya itu, nota tugas yang dikeluarkan Kadispendasbud juga dinilai tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan perekrutan tenaga kontrak baru.

Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Martin P Malisa mengatakan awalnya dana  insentif guru digabung dalam satu mata anggaran sebesar Rp 47 milyar. Setelah dievaluasi bulan Juni dana insentif tidak bolah di gabung. Perubahan itu dari dana tidak langsung menjadi dana langsung sehingga anggarannya dipisahkan. Martin bahkan mengatakan dana Rp 17 miliar sudah diserahkan ke Dispendasbud untuk pembayaran guru kontrak.

“Anggaran ini berubah dari dana Rp 47 miliar menjadi Rp 17miliar. Awalnya di gabung antara dana Pengawai Negeri Sipil (PNS dan tenaga honor. Hal ini terjadi perubahan yang membuat pos dana dipisahkan. Secara teknis pengelokasian dana tersebut ada di dinas. Kita sudah lakukan perbaikan. Apabila penerimaan guru honor itu harus ada SK Bupati, hal itu yang menjadi dasar hukum untuk membayarkan dana tersebut,” ujarnya.

Pimpinan sidang dari Ketua Komisi C dan  Komisi A mempertanyakan kejanggalan yang terjadi terkait pengangkatan guru honor yang baru dan dana yang digunakan untuk membayar para guru honor tersebut.

Pendapat berbeda antara penjelasan dari Kadispendasbud dengan Kabag Keuangan dan Aset Daerah terkait penggunaan dana APBD  untuk guru honor atau kontrak juga mendapat sorotan anggota DPRD. Anggota DPRD bahkan mempertanyakan  kinerja Kadispendasbud terkait penerimaan guru honor. Seharusnya Kadispendasbud harus berkordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Selama ini Kadispendasbud dinilai mengambil keputusan sendiri.

Dalam melakukan perekrutan tenaga pengajar, anggota DPRD meminta Kadispendasbud tidak boleh mengeluarkan Nota Tugas sendiri, melainkan harus menggunakan SK Bupati. Tidak hanya itu, sejumlah anggota DPRD juga meminta Kadispendasbud menjaga nama baik Pemda Mimika. (Albin/Tomy)




Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment