Bupati Perintahkan Kadispendasbud Bayar Insentif Guru

Bagikan Bagikan
Eltinus Omaleng
SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., MH memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Mimika Jenni O. Usmany untuk segera membayar dana insentif untuk para guru honor yang selama ini belum dibayarkan dengan alasan yang tidak jelas. 

“Menyangkut guru yang demo tuntut pembayaran insentif kami sudah dapat titik terang,” kata Bupati Omaleng kepada wartawan di Pendopo, Senin (30/10).
Menurut Bupati, uang insentif merupakan uang terimah kasih yang harus diberikan kepada seorang guru honor yang selama ini sudah mengabdi di tempat tugasnya, baik itu di sekolah pedalaman dan pesisir Mimika. 

“Dana insentif sekarang ini mereka sudah mulai proses untuk pembayaran. Jadi semua guru yang insentifnya belum dibayarkan akan dibayar,” ujar Buapati.

Bupati menjelaskan dana insentif beda dengan gaji. Jika yayasan yang melakukan perekrutan guru maka yayasan itu yang membayar sendiri gaji guru tersebut. Tetapi pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap guru dengan memberikan dana insentif. Siapa yang mengajar baik maka itulah yang nanti dilihat oleh kepala dinas untuk memberikan uang terimah kasih atau insentif.

 “Tapi kalau honor kami tidak bayar. Tapi pegawai negeri yang ditandatangi SK oleh Bupati maka kami akan bayar. Kalau ditandatangani oleh yayasan itu tidak dibayar. Insentif tetap kita bayar biar mereka yang mengajar di gunung atau di pesisir tetap ada uang terimah kasih,” ujarnya.

Masalah dana insentif guru ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2017 lalu. Ratusan guru honor bahkan menggelar demo di Kantor Pusat Pemerintahan dan Kantor Dispendasbud, menuntur Kadispendasbud, Jenni O. Usmany untuk membayar dana insentif ini, namun ditolak oleh Jenni O. Usmany dengan alasan para guru kontrak ini illegal karena tidak memiliki SK dari Bupati Mimika. Akibatnya para demonstran sempat menggembok Kantor Dispendasbud beberapa kali, sehingga aktivitas dikantor tersebut sempat terganggu.

Pada tanggal 24 Oktober lalu, DPRD Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dihadiri Asisten IV Setda Mimika,Alfred Douw Kadispendasbud, Jenni O. Usmany, Kepala BPKAD, Marten Malisa dengan beberapa perwakilan dari guru honorer.  Salah satu hasil RDP ini adalah semua anggota DPRD sepakat dana insentif untuk guru honor harus dibayar dalam bulan Oktober ini. Apabila tidak, maka Pembahasan APBD induk tahun 2018 tidak akan di bahas. Anggota DPRD berkomitmen hal ini harus diselesaikan secepatnya. Anggota DPRD juga meminta agar mengkaji dengan baik terkait melakukan perekrutan guru honor. 

RDP ini dilakukan untuk menyikapi aksi demonstrasi para guru honor dan koalisi anti korupsi yang dilakukan Senin (23/10). Koordinator lapangan guru guru Kabupaten Mimika Alex Rahawarin mempertanyakan dasar dan alasan Kadispendasbud tidak membayar uang insentif guru dan tunjangan guru terhitung sejak Januari hingga September 2017.  Selain itu, Alex juga mempertanyakan tindakan Kadispendasbud melakukan rekrut  guru kontrak baru pada bulan Februari lalu hanya dengan mengunakan dasar nota tugas Kadispendasbud,  bukan menggunakan Surat Keterangan (SK) dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng. 

“Guru honor yang ada ini selama 10 bulan belum menerima uang honor. Kebijakan yang diambil kepala dinas sangat merugikan para guru. Selama ini guru honor yang bekerja dengan serius tapi tidak mendapatkan haknya berupa dana tunjangan, sertifikasi  dan dana kesra,” katanya.
Menanggapi pertanyaan Alex tersebut, Kadispendasbud Jenni O. Usmany menjelaskan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun tahun 2017 sudah dianggarkan untuk pembayaran dana insentif guru sebesar Rp47 milyar.  Namun saat pembahasan perubahan dilakukan di Jayapura,  diputuskan dana insentif guru dipangkas menjadi Rp17 milyar. Namun anggaran Rp17 milyar tidak dibayarkan kepada para guru  tapi dikembalikan ke kas daerah karena daerah mengalami defisit.

Tidak hanya itu, Yeni juga mengaku membuat kebijakan dengan mengangkat guru kontrak dengan mengunakan nota tugas sebanyak 120 guru dengan mengunakan dana otonomi khusus (Otsus). Padahal, di sisi lain, Yeni menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika kelebihan 100-an guru atau tenaga pengajar. 

Mendengar penjelasan Yeni ini, Ketua Komisi C DPRD Mimika, Nurman Karupukaro  mempertanyakan tanda bukti SK Bupati sebagai dasar mengangkat guru kontrak yang baru. Nurman juga merasa curiga dengan penyampaian dari kepala dinas, pasalnya penjelasan terkait guru yang di kontrak, anggarannya tidak ada. Tidak hanya itu, nota tugas yang dikeluarkan Kadispendasbud juga dinilai tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan perekrutan tenaga kontrak baru. 

Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Marten P. Malisa mengatakan awalnya dana  insentif guru digabung dalam satu mata anggaran sebesar Rp 47 milyar. Setelah dievaluasi bulan Juni dana insentif tidak bolah di gabung. Perubahan itu dari dana tidak langsung menjadi dana langsung sehingga anggarannya dipisahkan. Martin bahkan mengatakan dana Rp 17 miliar sudah diserahkan ke Dispendasbud untuk pembayaran guru kontrak. 

Pendapat berbeda antara penjelasan dari Kadispendasbud dengan Kabag Keuangan dan Aset Daerah terkait penggunaan dana APBD  untuk guru honor atau kontrak juga mendapat sorotan anggota DPRD. Anggota DPRD bahkan mempertanyakan  kinerja Kadispendasbud terkait penerimaan guru honor. Seharusnya Kadispendasbud harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Selama ini Kadispendasbud dinilai mengambil keputusan sendiri.

Dalam melakukan perekrutan tenaga pengajar, anggota DPRD meminta Kadispendasbud tidak boleh mengeluarkan Nota Tugas sendiri, melainkan harus menggunakan SK Bupati. Tidak hanya itu, sejumlah anggota DPRD juga meminta Kadispendasbud menjaga nama baik Pemda Mimika. (Albin/Tomy)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment