Bupati Wajib Laksanakan Pakta Integritas Miras

Bagikan Bagikan
Doren Wakerkwa
SAPA (TIMIKA) -  Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, mengatakan semua bupati dan wali kota se Provinsi Papua wajib melaksanakan Perda Nomor 15 tahun 2013 dan Pakta Integritas pelarangan peredaran minuman keras (miras). Bila tidak, maka akan berhadapan dengan Tuhan.

Doren menjelaskan  kewajiban melaksanakan Pakta Integritas tersebut karena semua kepala daerah di Provinsi Papua telah menandatangani kesepakatan Pakta Integritas  bersama Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kapolres, DPRD, DPRP, MRP serta tokoh penting lainnya. 

"Tahun 2016 lalu dalam Rakerda Provinsi Papua sudah dilaksanakan pembahasan terkait pelarangan peredaran Miras di Tanah Papua. Juga telah ada Perda nomor 15 tahun 2013 yang melarang peredaran miras tersebut. Kita sudah sepakati bersama dan menandatangani Pakta Integritas tersebut. Jadi wajib untuk melaksanakannya. Pemerintah harus melindungi masyarakat bukan untuk bawa kehancuran bagi masyarakat," kata Doren ketika diwawancarai usai menghadiri Sosialisasi Bahaya Miras dan Narkoba Bagi ASN Lingkup Pemkab Mimika di salah satu hotel di Timika, Kamis (19/10).

Menurut Doren, konsekuensi berhadapan dengan Tuhan tersebut karena telah bersepakat bersama. Teguran dari Gubernur juga akan dilakukan jika dalam pantauan setiap daerah dan kota tidak melaksanakannya. Namun sebagai kepala daerah harus memiliki karakter loyal dalam menjalankan kesepakatan yang dilakukan bersama demi keselamatan masyarakatnya.

Sedangkan untuk Kabupaten Mimika, diakuinya bahwa hingga saat ini masih belum ada tindakan yang dilakukan dalam menindaklanjuti Pakta Integritas tersebut. "Bupati Mimika juga ikut tandatangan Pakta Integritas berarti juga harus melaksanakannya. Contoh yang baik itu di Kabupaten Jayapura, saat ini peredaran Miras di sana sudah tidak ada," ungkapnya.

Dorem mengharapkan, adanya kerja sama dari Pemkab Mimika bersama Pemprov Papua dalam merealisasikan Pakta Integritas tersebut. Demikian juga untuk Forkompinda di Mimika. Hal ini dikarenakan perda dan Pakta integritas berada dalam suatu aturan negara. Dengan demikian telah tercantum dalam undang-undang sehingga apa yang telah disepakati bersama juga harus dilaksanakan secara bersama-sama.

Sedangkan terkait dengan alasan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE.MH yang mengatakan, pertimbangan tidak dilaksanakannya pelarangan peredaran Miras karena Timika merupakan daerah pertambangan, ia mengatakan, itu tidak bisa dikaitkan karena SOP untuk pelaksanaan peraturan perusahaan berbeda dengan pemerintah.

"Itu tidak bisa dikaitkan karena pemerintah tidak bisa mengatur perusahan. Tidak bisa mengatur karyawan mau makan dan minum apa. Kalau PTFI punyai cara untuk pasokan miras, itu kebijakan perusahaan. Kita tidak bisa menginterfensi terlalu jauh. Perda tetap perda dan harus dilaksanakan. Tugas pemerintah itu memberi kedamaian dan keselamatan kepada masyarakat melalui pemberhentian peredaran miras. Kami dari provinsi akan lakukan sosialisasi terus soal hal itu," katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Adakah anda memerlukan pinjaman? Adakah anda serius memerlukan pinjaman kecemasan untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda dalam hutang? Ini adalah peluang anda untuk mencapai hasrat anda, kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan semua jenis kredit dengan faedah 2% untuk maklumat lanjut sila hubungi kami melalui e-mel (henriettafernandoloanfirm@gmail.com)

    ReplyDelete