Dikemanakan Perda Tentang Sampah?

Bagikan Bagikan
Kondisi tumpukan sampah pada salah satu titik di dalam Kota Timika.
SAPA (TIMIKA) – Salah satu tokoh masyarakat Mimika, Drs. Petrus Yanwarin, menyoroti banyaknya tumpukan sampah pada beberapa titik di dalam Kota Timika. Belakangan ini, akibat tidak ada aktifitas petugas kebersihan yang disebabkan hak mereka belum terbayarkan, pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasinya.

“Berkaitan dengan sampah yang menumpuk karena petugas kebersihan tidak bekerja, ada kemungkinan berkaitan dengan kesejahteraan mereka,” kata Petrus saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalur 4 Jalan Pattimura, Selasa (24/10).

Menurutnya, untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang bersifat urgent (Segera-Red) di masyarakat, seperti pembayaran hak petugas kebersihan, seharusnya Pemkab Mimika memiliki saving (Simpanan-Red) dana yang bersumber dari APBD. Itu dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal kritis atau urgent yang terjadi. Sehingga, apabila anggaran untuk pembayaran hak petugas kebersihan telah kosong atau habis, Pemkab Mimika bisa mengajukan izin prinsip kapada DPRD untuk segera dilakukan pembayaran hak-hak petugas kebersihan agar mereka bisa terus melakukan tugasnya membersihkan sampah.

“Harusnya ada saving dana pemerintah di bank, tetap ada didalam kerangka ABPD. Tetapi dana itu di gunakan untuk hal-hal yang bersifat darurat untuk mengatasi masalah yang urgent karena terlambatan pembahasan ABPD Perubahan,” katanya.

Terlepas dari pembayaran hak-hak petugas kebersihan, Pemkab Mimika dalam hal ini Dinas Tata Kota (Distako) harus memberikan upah yang sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), serta memberikan tunjangan-tunjangan bahkan BPJS Kesehatan agar ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

“Kalau bisa mereka itu di beri upah sesuai dengan UMP dan diberikan tunjangan serta BPJS Kesehatan,” harapnya.

Sementara itu terkait sampah yang belum ada solusi dan masih menumpuk disembarangan tempat, serta waktu buang sampah tidak menentu, kata dia, Pemkab Mimika telah mengajukan peraturan daerah (Perda) tentang sampah, bahkan telah disahkan oleh DPRD untuk dijalankan. Tetapi pada kenyataannya, masyarakat masih saja membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

“Sampah ini dari dulu tidak pernah ada habisnya dan menimbulkan masalah, dan tidak pernah ada solusi yang tepat,” terangnya.

Penetapan perda tentang sampah dan tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, disahkan DPRD periode sebelumnya. Salah satu isi perda tersebut menjelaskan terkait batas waktu membuang sampah pada pukul 18.00, dan pukul 06.00 kota Timika sudah bersih dari sampah, namun hal tersebut hanya menjadi sebuah perda yang tidak pernah dilaksanakan.

“Dulu waktu menjabat sebagai anggota dewan, itu kami sudah buat perda sampah, tapi tidak dijalankan dengan baik,” ujarnya.


Oleh sebab, Petrus mempertanyakan dimana perda sampah yang dulu di buat namun tidakdilaksanakan oleh pemerintah saat ini. “Yang jadi pertanyaan itu kenapa? perda itu dikemanakan dan tidak dilaksanakan,” tuturnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment