Diperdakan APBD-P Rp 94 Miliar

Bagikan Bagikan
Penyerahan Naskah APBD-P
SAPA (TIMIKA)-Lima  fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2017   Rp. 94.105.608.361 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD-P tahun anggaran 2017.

Persetujuan penetapan APBD-P itu disampaikan dalam Rapat paripurna IV  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Mimika dalam pendapat akhir  fraksi fraksi dan penutupan sidang APBD-P yang di gelar di ruang sidang DPRD Mimika, Selasa (17/10).

Sebelum penutupan sidang, dalam pemandangan akhir fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas jawaban bupati Mimika terhadap nota  rancangan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan anggaran tahun anggaran 2017 yang disampaikan Sonny Kaparang,  SE menyatakan, perencanaan program pembangunan, biaya mobilisasi melalui transportasi udara dan laut,  biaya pikul yang selalu menjadi kendala diperhatikan serius oleh eksekutif. Meski begitu, Fraksi Gerindra menerima RAPBD-P ditetapkan menjadi Perda APBD-P tahun anggaran 2017.

Senada dengan fraksi Gerindra, fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya, Yohanis Felix Helyanan, SE  juga merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk mengesahkan RAPBD-P menjadi Perda APBD-P tahun anggaran 2017.

Sedangkan Fraksi Mimika Bersatu, Elisabeth T mengharapkan agar setiap SKPD mengelola APBD dan APBD-P tahun anggaran 2017 mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan disiplin anggaran yang tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai RPJMD. Kami  menerima dan menyetujui  RAPBD-P tahun anggaran 2017 ditetapkan menjadi Perda APBD-P tahun anggaran 2017,” katanya.

Demikian halnya dengan pendapat akhir fraksi Bulan Bintang dan fraksi Hanura yang disampaikan Saleh Alhamid meminta Bupati Mimika perlu mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/pmk.07/2017 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD serta batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun 2018. Supaya  persoalan kurangnya dana segar di tubuh pemerintah tidak terulang lagi di tahun mendatang.

Pemerintah kurang hati-hati dalam menetapkan program tanpa melakukan rasionalisasi yang baik. Karena pada tahun ini APBD berjalan dengan peraturan bupati. Sesuai dengan aturan yang berlaku hal tersebut tetap sah namun terjadi gejolak keuangan yang sulit di prediksi oleh Pemda Mimika soal batas kumulatif defisit APBD tahun 2017,” katanya.

Cara Atasi Defisit

Dalam Rapat paripurna III itu juga, anggota DPRD  Kabupaten Mimika menerima jawaban pemerintah dalam pendekatan mengatasi defisit APBD tahun anggaran 2017 yang mengedepankan solusi penyelesaian devisit anggaran.

Menyikapi hal itu, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika Aulisius You mengapresiasi saran dan masukan semua fraksi di DPRD Mimika. Seperti fraksi PBB yang menyoroti cara mengatasi defisit anggaran, kata Ausilius, Pemda sudah  melakukan pembicaraan bersama PT Freeport Indonesia untuk pembayaran dimuka pajak PTFI dan tailling Management System (TMS) tahun 2018. Dan sedang diupayakan  melakukan pinjaman di sektor perbankan. Meskipun pendekatan itu mesti sangat hati -hati dengan memperhatikan suku bunga bank sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah no. 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah.

Maka Pemda menilai sebagai mitra sejajar antara legislatif dan eksekutif perlu menyepakati sejumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan di Kabupaten Mimika. Jadi, sebagaimana telah disampaikan pada pengantar nota keuangan APBD-P tahun anggaran 2017 bahwa fiskal daerah yang diajukan oleh Pemda diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang telah disajikan secara transparan akuntabel dan partisipatif.

Dia juga menyepakati kondisi fiskal yang mengalami defisit harus segera diatasi. Maka untuk merealisasikan  hal tersebut pada hari Rabu 18 Oktober 2017 akan dilakukan pembicaraan antara pemerintah daerah yaitu eksekutif dan legislatif bersama PT. Freeport Indonesia. Termasuk menyetujui  usul fraksi PBB bahwa pemerintah segera membangun mitra kerjasama para pengusaha dan kontraktor putra putri papua.

Menyinggung saran dan masukan fraksi Mimika bersatu, Ausilius mengatakan, penyelesaian permasalahan mogok kerja, penanganan pembebasan tanah dan pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu diagendakan bersama eksekutif dan legislatif. 

“Kami mengajak kita semua untuk bergandeng tangan, bahu-membahu merapatkan barisan dan menyatukan tekad untuk bersama berintegrasi membangun tanah Mimika-Amungsa yang kita cintai dan banggakan ini. Saya mewakili Bupati Mimika mengapresiasi semua saran dan masukan dari anggota DPRD Mimika,” katanya.

Menanggapi soal Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  yang didapat Pemda Mimika, kata Ausilius  itu merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bekerja maksimal dan  mempertahankan opini laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sedangkan, masalah dana insentif guru honor, dikatakannya, masalah tersebut sudah ditangani Pemda. Termasuk, masalah sekolah SMPN VII, Kepala sekolah sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri dengan alasan sakit. Sehingga kepala dinas membuat nota tugas untuk kepala sekolah yang baru menjalankan proses  SK defenitif. (Tomy)



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment