Direktorat Kemendagri Sarankan Bentuk Tim Untuk Menutupi Defisit

Bagikan Bagikan
Drs. Horasman Panjaitan. M. Ec
SAPA (TIMIKA) - Direktorat Administrasi Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. Horasman Panjaitan. MEc,Dev mengatakan terjadinya defisit dalam suatu daerah karena sisi target terjadi penurunan pendapatan. Hal itu tidak bisa dihindarkan. Untuk Kabupaten Mimika disarankan agar membentuk tim untuk dapat mengatasi defisit anggaran.

“Banyak langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan melakukan rasionalisasi terhadap belanja-belanja diutamakan yang tidak prioritas. Lalu dipangkas dan melakukan efesiensi,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemda perlu melakukan identifikasi berbagai kegiatan yang ditunda pelaksanaannya dan dianggarkan kembali di tahun 2018. Pemda melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan membuat tim untuk mencari langkah menutupi defisit.

“Dalam waktu yang singkat ini tentu Pemda dapat bergerak dengan cepat dan membentuk tim untuk mencari solusi dari defisit tersebut. Sehingga pada akhir tahun dapat tertutupi. Kami juga menyarankan agar menunda kegiatan yang tidak bisa lagi dibayarkan. Itulah tugas tim tersebut,” ujarnya.

Dengan dibentuknya tim tersebut, kata Horasman maka SKPD akan mengupayakan alternatif lain untuk menghasilkan uang, selain apa yang disebutkan tadi seperti rasionalisasi dan efisiensi.

Apabila target pendapatan tidak digenjot pada saat ini maka akan  sulit. Karena perhitungan yang dulu diperkirakan naik, namun yang terjadi sebaliknya tidak naik bahkan terjadi penurunan. Termasuk dalam hal ini dana perimbangan. Dana ini berasal dari pusat dalam hal  ini Menteri Keuangan dalam mencapai target rasional. 

Ketika ditemui Salam Papua di Hotel Horison beberapa waktu lalu, Horasman menjelaskan, Dana Alokasi Umum (DAU) banyak yang mengalami penurunan padahal pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah demikia. Hal serupa juga terjadi kepada Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal kedua sumber dana ini tidak pernah turun.

“Secara total belum dihitung berapa besar penurunannya, tapi nanti akan ada laporan kami. Penurunan bisa mencapai  angka 4 - 5 persen. Pusat juga menjadi terbebani dengan masalah tersebut,” ujarnya.

Defisit yang terjadi ternyata banyak dialami oleh kabupaten lain di Indonesia seperti di Kalimantan. Hal ini terjadi karena faktor harga batu bara yang turun. Demikian juga dengan harga sawit yang turun di pulau Sumatra. “Saya pikir terjadinya defisit anggaran itu tidak hanya terjadi di Timika saja, Namun di daerah lainnya juga mengalami hal yang sama,” ujarnya.

Terkait adanya Pajak Air Permukaan, Horasman mengatakan PT Freeport Indonesia harus melakukan pembayaran.  Meskipun masih dalam tahap banding tetapi PT Freeport harus menyelesaikan kewajibannya. Karena hal itu merupakan ketentuan yang normatif.

“Sampai saat ini Freeport belum melakukan pembayaran. Seharusnya apabila terjadi ada cast Flow yang terganggu maka hal itu dapat disampaikan kepada bupati,” katanya.

Apabila pajak itu dibayarkan oleh PT Freeport, maka  Pembagiannya itu 20:80. Pembagiannya 80 persen dibagi untuk seluruh kabupaten yang ada Papua. Tapi Mimika akan mendapatkan proporsi yang lebih nantinya karena areanya berada di Kabupaten Mimika. (Tomy)



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment