Dispendasbud Dianggap Sepihak Melakukan Pemecatan Terhadap Tenaga Pengajar

Bagikan Bagikan
Siprianus Mador, S.Pd.
SAPA (TIMIKA) - Belasan tenaga pengajar di Sentra Pendidikan yang diberhentikan dianggap dilakukan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Mimika, dalam hal ini Kepala Dispendasbud Jenny O. Usmani. Sebab, pemberhentian itu dilakukan tanpa ada penjelasan dari dinas, dan ironisnya lagi, usai diberhentikan dengan surat pemberhentian, Kepala Dispendasbud malah secara langsung mengantikan tenaga pengajar lama dengan yang baru.

Salah seorang guru yang di pecat oleh Kepala Dispendasbud, Siprianus Mador, kepada wartawan di Gedung DPRD Mimika mengatakan, dirinya bersama dengan beberapa rekannya  diberhentikan tanpa ada alasan yang jelas. Padahal, mereka tidak melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan tugas mengajar di Sentra Pendidikan.

“Pemecatan sepihak ini dilakukan tanpa sosialisasi. Kami diberikan surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Kepala Dispendasbud,” katanya kepada wartawan, Selasa (24/10).

Meski sudah di pecat, kata Siprianus, aktifitas mengajar bersama sejumlah rekannya terus dijalankan, sebab diperintahkan oleh wakil Bupati Mimika untuk tetap mengajar. Bahkan, mengajar di Sentra Pendidikan juga didasari dengan SK yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika.

“Kami mempunyai bukti SK yang ditandatangani oleh Sekda Mimika. Kami tetap mengajar hingga saat ini meskipun tidak diakomodir,” katanya.

Mirisnya lagi, Siprianus bersama sejumlah rekannya sudah mengajar selama 5-8 tahun, tetapi di pecat begitu saja lalu di ganti dengan tenaga pengajar baru yang hanya didasari dengan nota tugas.

“Hingga saat ini kami tidak diakomodir untuk mengajar dan tidak di bayar semenjak bulan Juli kemarin,” ungkapnya.

Menurutnya ada yang janggal dengan surat pemberhentian yang disampaikan Kepala Dispendasbud. Pasalnya, dalam surat pemberhentian tersebut terhitung mulai tanggal 13 Juni, sedangkan surat tersebut didapat pada tanggal 15 Juli untuk tingkat SD dan SMP. Sedangkan untuk tingkat  SMA mendapatkan surat tersebut pada tanggal 17 Juli, dan pemberhentian pada tanggal 13 Juli. “Jadi, kami merasa ini sangat janggal karena tidak ada kesesuaian dari tanggal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Mimika yang membidangi pendidikan, Nurman S. Karupukaro mengatakan, jangan sampai ada timpang tindih pendidikan di Sentra Pendidikan. Kepala Dispendasbud harus memperhatikan ini dan segera dapat dibenahi.

“Nota tugas yang dibuat dinas itu tidak berlaku lagi, tapi harus menggunakan SK dari bupati, itu merupakan peraturan yang berlaku. Kami tidak akan menganggarkan dengan menggunakan nota tugas lagi. Apabila ada pengajuan dalam APBD induk tahun 2018 terkait dana pembayaran dana kontrak guru, tidak akan diakomodir atau di pangkas,” katanya. (Tomy)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment