DPRD Ingatkan Eksekutif APBD Perubahan tak Dibahas

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) -  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dari Komisi A  Den B mengingatkan pihak eksekutif bahwa anggota DPRD Mimika tidak akan melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017. Alasannya sesuai prosedur didahului  eksekutif  menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016 serta penyerapan anggaran tahun 2017.

“Eksekutif kemarin meminta DPRD untuk segera membahas APBD Perubahan, sejak tanggal 29 September 2017, sekarang mundur lagi tanggal 10 Oktober. Mereka  desak DPRD untuk membahas APBD Perubahan untuk apa, sementara LKPJ tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016 belum diserahkan atau dilaporkan” kata Den B Hagabal kepada wartawan di DPRD Kabupaten Mimika, Kamis (5/10).

Menurutnya  masalah APBD Perubahan, tim anggaran eksekutif mendesak dilakukan pembahasan APBD perubahan. Sementara sesuai prosedur dan mekanisme yang benar semestinya pihak eksekutif terlebih dahulu menyerahkan (LKPJ) dari tahun anggaran tahun 2014, 2015 dan 2016. Karena LKPJ tahun-tahun itu  belum disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD.

“Apabila tidak ada penyerahan LKPJ maka pembahasan perubahan pun tidak dapat dilakukan,” katanya.

Dia menilai pembangunan fisik di lapangan baru mencapai 5 persen untuk serapan anggaran tahun ini. Kondisi itu sesuai kalender sudah mengarah ke penghujung tahun 2017.  Selain itu, persoalan yang sangat pelik, eksekutif kata Hagabal belum menyerahkan buku APBD induk tahun 2017 kepada Dewan. Mekanisme yang benar itu seharusnya, eksekutif menyerahkan buku APBD induk 2017 sebagai dasar untuk membahas APBD perubahan.

APBD induk harus diserahkan. Kami DPRD mau memperlajarinya terlebih dahulu. Dengan dasar itu, kami bisa melihat reelnya di lapangan seperti apa dan kendalanya apa supaya bisa mencari jalan keluarnya. Jadi apa yang mau kita bahas di perubahan apabila melihat kondisi seperti ini. Padahal tujuan untuk pembahasan  APBD Perubahan dan APBD induk itu untuk kepentingan dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya.

Dia menegaskan, pengawasan pembangunan yang dilakukan pihak eksekutif selama ini  tidak pernah dilakukan. Ini dampak dari  hubungan ketidakharmonisan antara eksekutif dan DPRD.  “Kalau eksektif tidak mau bekerjasama dengan DPRD  Timika ini mau dijadikan apa,” katanya.
Dikatakannya, selama ini SKPD bekerja memanfaatkan kemelut ktidakharmonisan antara DPRD dan pihak eksekutif untuk mengeruk keuntungan pribadi saja. Kondisi sepeerti itu sangat kentara dan terlalu mencolok.

“Bupati harus bisa melihat situasi ini dengan nurani supaya Kabupaten Mimikaini tidak rusak,” katanya

Di tempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD Mimika Viktor Kabey menegaskan seharusnya  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memeriksa secara teliti setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Timika. BPK tidak boleh menutup mata dengan kondisi yang ada. Sehingga, setiap SKPD bisa mawas diri dan pekerjaan untuk mensejahterakan rakyat Mimika bisa berjalan.


“Pekerjaan yang dilakukan jangan tertutup. Harus dilakukan transparan. Daerah ini tidak akan maju apabila seperti itu,” katanya. (Tomy) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment