DPRD Perlu Bentuk Pansus Selesaikan Insentif Guru

Bagikan Bagikan
Muh. Asri Anjang
SAPA (TIMIKA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muh. Asri Anjang  meminta agar segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus penyalahgunaan wewenang yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Hal ini disampaikan usai diadakan rapat dengar pendapat DPRD dengan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika di Gedung DPRD Jalan Cenderawasih Timika beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, dibentuknya pansus agar dapat menyelesaikan  permasalahan terutama permasalahan pembayaran dana insentif guru honor. Dengan adanya pansus maka diharapkan ada penyelesaian terkait permasalahan guru honor.

Ia menjelaskan, guru yang sudah mengabdi bertahun tahun harus diprioritaskan. Jangan membuat keputusan dengan merekrut tenaga pengajar yang baru dan disisi lain melakukan pemecatan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap guru guru yang sudah lama mengajar.

"Menurut saya ini sangat tidak manusiawi. Sehingga perlu untuk diproses ke tingkat yang lebih dalam lagi. Ini harus ada yang bertanggung jawab. Seharusnya mereka (guru honor-red) yang sudah lama mengajar diberikan penghargaan bukan sebaliknya," ujarnya.

Asri menegaskan, apa yang dijelaskan Kadispendasbud Yeny O Usmani di hadapan DPRD saat rapat dengar pendapat ada kejanggalan. Melihat kejanggalan ini secara pribadi dan ketua fraksi PKB  mengusulkan dibentuk pansus agar semuanya menjadi terang menderang.

Ia juga mengakui untuk membentuk pansus itu ada aturannya. Menurut aturannya harus ada 2 atau 3 fraksi yang setuju pembentukan pansus. Tetapi secara pribadi  dan ketua fraksi saya mengharapkan dibentukknya pansus tersebut.

Sementara Ketua Komisi A, Saleh Alhamid mengatakan, bahwa unutuk melakukan proses penyelesaian pembayaran insentif guru tidak diperlu di bentuk pansus. Pasalnya untuk penyelesaian kasus tersebut sudah disampaikan akan diselesaikan dalam waktu dekat ini.

Pansus itu diperlukan apabila dalam kasus tersebut sudah di laporkan  ke pihak kepolisian dalam hal ini laporan ke Polres Mimika. Apabila laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian maka perlu dibentuk pansus.


"Nah, dalam permaslahan guru ini, pihak DPRD sudah meminta bukti laporannya ke kepolisian. Namun hal itu tidak bisa diberikan dan ditunjukkan oleh perwakilan dari guru yang melakukan demonstrasi," katanya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment