Fungsi Pengawasan DPRD Harus Dijalankan

Bagikan Bagikan

 DUA bulan sudah DPRD Mimika kembali diaktifkan oleh Pemerintah melalui Gubernur Papua, Lukas Enembe. Begitu diaktifkan kembali, DPRD langsung disibukkan dengan sangat banyaknya agenda pemerintahan yang selama ini tidak jalan karena memang harus dibahas bersama legeslatif. Mau tidak mau DPRD harus menyesuaikan dengan waktu yang ada.

Sampai pada pertengahan Oktober ini, sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Salah satunya Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - Perubahan (APBD-P) tahun 2017. Karena pentingnya penetapan APBD-P ini, DPRD seakan dipaksa harus membahas dan mensahkannya, hanya dengan melihat data dan angka-angka yang disodorkan eksekutif, tanpa membandingkan secara nyata dan fakta apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Karena memang DPRD tidak memiliki waktu yang cukup untuk turun langsung ke lapangan, melihat, mengecek dengan mata kepala sendiri dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan menggunakan APBD 2017. Hanya ada beberapa kegiatan turun lapangan yang dilakukan DPRD tapi hasilnya masih terbatas dan minim.

Apa pun permasalahannya, roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mimika harus terus berjalan. Soal terjadi defisit pada APBD 2017 kurang lebih Rp 800 miliar, menjadi tugas dan tanggung jawab eksekutif untuk mencari solusi mengatasinya. Bila angka difisit ini tidak bisa diatasi, maka patut dikatakan Pemkab Mimika gagal total. Gagal dalam perencanaan, gagal dalam merealisasikan, gagal dalam mengantisipasi dan gagal dalam mencari solusi mengatasinya. Inilah dampak terburuk dari rusaknya hubungan eksekutif dan legeslatif yang dengan sadar diciptakan dan dipelihara. Tanpa peduli masyarakat yang selama ini setia membayar pajak, retribusi dan lainnya menjadi korban.

Sekarang waktu yang tersisa di tahun 2017 ini hanya dua bulan setengah. Mungkinkah semua program pembangunan dalam APBD 2017 akan selesaikan dikerjakan sebelum akhir Desember? Apa lagi program pembangunan yang secara fisik pelaksanaan tahapannya membutuhkan waktu agar kualitasnya sesuai standar. Apakah harus dipaksakan asal kerja, asal jadi, asal selesai tepat waktu, asal dibayar, tanpa memperhatikan kualitasnya?

Menjadi tugas DPRD Mimika untuk melakukan pengawasan terhadap semua program pembangunan menggunakan dana APBD dan APBD-P tahun 2017. Semua proyek yang dilaksanakan Pemkab Mimika melalui SKPD harus dipantau, ditelusuri keberadaannya, secara fisik ada atau tiada, volumenya, siapa kontraktor pelaksananya, realisasinya saat ini, dan apakah memungkinkan untuk selesai pada akhir Desember 2017? Fungsi pengawasan DPRD ini tidak hanya berlaku untuk wilayah Kota Timika dan sekitarnya, tapi harus menjangkau sampai ke kampung-kampung pedalaman. Termasuk pelaksanaan dana desa (DD) yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada pembangunan fisik, tapi anggarannya habis 100 persen.

DPRD juga harus mengawasi apa yang akan dilakukan Pemkab Mimika agar bisa menutup difisit anggaran pada APBD 2017. Apa bentuknya? Bagaimana cara melakukannya? Siapa yang melakukannya? Bagaimana peluang keberhasilannya? Jangan sampai terjadi kegiatan itu hanya bunglon dan justru semakin memperbesar disfisit.

Berkaitan dengan masalah difisit APBD ini, sangatlah layak DPRD Mimika membedah secara terbuka dengan Pemkab Mimika dan SKPD terkait, apakah semua potensi pemasukan atau pendapatan daerah ini sudah dimaksimalkan? Atau masih ada potensi-potensi pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah lainnya yang belum dikelola dengan baik dan benar. Bukankan selama ini yang terjadi, karena merasa ada PT Freeport Indonesia (PTFI) lalu, potensi-potensi yang ada dibiarkan mengendap begitu saja.

Disisi lain, perkembangan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika yang tiap tahun rata-rata dengan APBD diatas Rp 2 Triliun belum memuaskan. Masyarakat Mimika masih bertanya-tanya, dana sebesar itu dikemanakan? Memang bisa dibandingkan dengan sejumlah kabupaten tetangga, Mimika terlihat lebih maju, tapi harusnya bertanya berapa besar APBD kabupaten tersebut? Apakah sama dengan APBD Mimika yang sering disebut-sebut sebagai yang tertinggi di Papua? Lalu bagaimana membandingkan pembangunan di Kabupaten Mimika dengan Pemkot Jayapura yang nilai APBD tiap tahun belum mencapai Rp 1,5 Triliuan. Apakah Mimika lebih maju, lebih baik dibanding Kota Jayapura? Silahkan dijawab sendiri. Satu hal yang dirindukan masyarakat Mimika saat ini adalah eksekutif dan legeslatif harus menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya sehingga hasilnya bisa dinikmati masyarakat. (yulius lopo)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment