Jika Terjadi Defisit Anggaran Predikat WTP Dipertanyakan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Isu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengalami defisit anggaran kurang lebih Rp800 miliar, mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat. Jika benar defisit anggaran terjadi maka, sangat disayangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Mimika selama dua tahun terakhir.

Jika benar WTP diraih Pemkab Mimika selama dua tahun terakhir, tentunya pengelolaan anggaran akan baik-baik saja dilaksanakan pemerintah. Tetapi sebaliknya, jika defisit anggaran terjadi dan itu mencapai Rp800 miliar, tentu saja yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran. Oleh karenanya, hasil WTP yang diperoleh Pemkab Mimika tersebut, kata tokoh masyarakat Mimika, Marianus Maknaipeku, patut dipertanyakan.

“Kami pertanyakan defisit anggaran Pemkab Mimika,” kata Marianus, saat ditemui Salam Papua di kediamannya, Jalan Ahmad Yani, Minggu (8/10).

WTP yang diperoleh Pemkab Mimika, kata Marianus, diiringi dengan sistem pengeluaran keuangan yang kesemuanya itu diatur dan dikeluarkan sesuai peruntukannya, sehingga tidak terjadi selisih pada pengeluaran.

“Kalau sudah dapat WTP, berarti dinyatakan pengelolaan keuangannya baik, tapi kalau terjadi deficit, patut dipertanyakan,” katanya.

Ia menilai pengawasan BPK Provinsi dan Inspektorat tidak berjalan baik di Mimika. Sebab, pemeriksaan BPK hanya sebatas di atas kertas, tidak turun ke lapangan untuk meninjau progress pengerjaan fisik.

Selain itu, kata dia, pemeriksaan di atas kertas bisa saja di manipulasi angkanya, tetapi untuk bukti fisik di lapangan, tidak bisa di tipu.

“Pengawasan tidak berjalan baik, baik BPK dan Inspektorat. Karena hanya pemeriksaan administrasi saja,” ujarnya.

Masyarakat Mimika, menurutnya, sudah tidak percaya lagi terhadap pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Oleh sebab itu, Ia meminta adanya kerjasama antara lembaga, dalam hal ini masyarakat, Kejaksaan, Kepolisian dan pihak terkait untuk mengawasi pembangunan di Mimika. Sehingga, hasil pemeriksaan keuangan antara bukti di atas kertas dengan bukti fisik, harus sama.
“Masyarakat dan instansi terkait itu kita harus kerjasama awasi penggunaan anggaran pemerintah,” ujar Marianus. (Ricky Lodar).


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment