Komisi C Sambangi Disnakertrans-PR Terkait Persoalan Mogok Kerja Karyawan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Komisi C DPRD Kabupaten Mimika, Senin (2/10), melakukan kunjungan ke Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans-PR) Kabupaten Mimika. Kunjungan ini, ingin mengetahui upaya pemerintah terkait persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), Privatisasi dan Kontraktor.

Sejumlah anggota Komisi C yang berkunjung diterima Kepala Disnakertrans-PR, Ronny S. Maryen, S.STP bersama jajarannya kemudian melakukan pertemuan bersama. Dalam pertemuan itu, anggota Komisi C Philipus Wakerkwa mempertanyakan persoalan mogok kerja karyawan yang mana hingga saat ini belum solusi maupun jalan keluar yang baik. Diantaranya, terkait hak BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR), mereka yang mogok belum memperoleh itu.

“Mogok kerja karyawan PTFI tidak kunjung selesai, hak-hak mereka seperti BPJS belum bisa diambil. Para mantan karyawan sudah sampaikan masalah ini ke tingkat pusat dan provinsi, tapi pihak pusat menyerahkannya  ke daerah. Jadi permasalahan ini cukup rumit, daerah harus menyelesaikan permasalahan ini,” kata Philipus Wakerkwa.

Melalui kunjungan ini juga, Komisi C ingin mengetahui hambatan apa yang dialami pemerintah untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan ini, serta bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasinya. Sebab, secara ekonomi, persoalan ini pun sangat berdampak dan berpengaruh, bukan hanya bagi peserta mogok, melainkan bagi Kabupaten Mimika.

“Sehingga, dari kunjungan ini kita dapat mendapat dan mengetahui solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mogok karyawan,” ujarnya.

Selanjutnya anggota Komisi C lainnya, Aser Gobay, SE, dalam pertemuan itu mengatakan, apapun yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Disnakertrans-PR, DPRD melalui Komisi C tentunya akan tetap mendorong. Sebab ini sangat penting untuk memperbaiki masalah yang terjadi selama ini terjadi. “Kami di Komisi C mau memperbaiki semuanya ke depan,” ujar Aser. 

Menjelaskan permasalahan yang dihadapi Disnakertrans-PR kepada Komisi C terkait mogok kerja dan hak-hak karyawan, Ronny menyampaikan, rapat atau pertemuan untuk mambahas persoalan ini sudah dilakukan kurang lebih 24 kali. Namun, pihak karyawan maupun perusahaan mempunyai penjelasan dan argumentasi masing-masing dan berbeda-beda.

Pemerintah melalui Disnakertrans-PR, telah berupaya untuk mencari jalan keluar, karena melihat karyawan yang mogok juga merupakan warga Mimika yang perlu di akomodir persoalan yang dihadapinya.

“Pemerintah daerah hanya melihat kedua belah pihak merupakan warga Mimika, dan persoalan ini merupakan isu nasional,” ujar Ronny.

Dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, pada kenyataannya persoalan ini hanya bertahan dalam pembicaraan saja. Sehingga persoalan yang sudah masuk ke ranah hubungan industrial kerja ini, harusnya ada investigasi secara menyeluruh.

Bahkan, dinas sendiri telah mempertanyakan kepada perusahaan terkait hal yang dihadapi karyawan, diantaranya pertanyakan terkait istilah furlough. Dinas sendiri mengakui bahwa istilah furlough tidak terdapat didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Hal ini yang memicu perselisihan antara karyawan dan perusahaan. Sehingga, Disnaker sendiri hanya bisa membicarakan hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” katanya

Terkait BPJS, Disnakertrans-PR harus mendorong pencatatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk kedua belah pihak. Agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan kesepakatan atau mediasi. Apabila sudah ada kesepakatan, maka di situ akan diketahui sah atau tidaknya mogok kerja yang dilakukan karyawan.

“Hal ini yang harus kami dorong dari Disnaker, karena permasalahan ini cukup rumit,” ujarnya.
Setelah mendengar penjelasan dari Disnakertrans-PR terkait persoalan ini, Komisi C DPRD berencana mengambil langkah politik untuk menyelesaikannya. Sebab, DPRD menilai hal ini terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan.


Dalam pertemuan ini, Komisi C di pimpin oleh Philipus Wakerwa dan anggota lainnya, Aser Gobay, Thadeus Kwalik, Muhammad Asri dan Elias Mirip. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Permasalahan antara manejemen FI dg karyawan mogok tdk sulit untk penyelesaiannya. lihat saja kebijakan manejemen yaitu forlough ..apkh kebijakan itu ada dlm UU Ketenaga kerjaan.. Kebijakan manejemen yaitu forlough tdk terdpt dlm UU Ketenagakerjaan ..maka dg demikian bahwa pihak menejemen telah melanggar UU ketenagakerjaan.. Dan karena itu maka hak-hak karyawan mogok harus dipenuhi

    ReplyDelete