Kontraktor Lokal Demo di Sentra Pemerintahan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Puluhan  orang yang mengatasnamakan kontraktor lokal di Timika melakukan aksi demonstrasi di Sentra Pemerintahan SP 3 Distrik Kuala Kencana Timika Selasa (10/10.) Mereka minta dana otonomi khusus (Otsus) di kelola oleh kontraktor lokal.

Para  pengunjuk rasa yang terdiri dari orang tua ini tiba di Sentra Pemerintahan dengan mengunakan sebuah bis. Mereka mengelar unjuk rasa di depan Kantor Sentra Pemerintahan dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan Kami meminta Bupati dan DPRD Kabupaten Mimika membuat sebuah regulasi dalam bentuk perda tentang kontaktor lokal. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengaudit penggunaan dana Otsus tahun 2017.

Para pengunjuk rasa diterima Asisten I Bidang Pemerintahan Demianus Katiop S.Sos. Dalam pertemuan dengan para pengunjuka rasa, kordinator aksi Vinsen Onisioma mengatakan, para pengunjuk rasa meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih mengutamakan kontraktor lokal yang ada di Timika. Selama ini kontraktor lokal atau asli Papua didiskriminasi oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten  Mimika. Dan ini  merupakan luka lama.

“Aksi spontan kontraktor Papua ini tidak perlu sebenarnya. Dana Otsus yang ada itu untuk orang Papua dan itu melekat. Dana Otsus harus dikerjakan dan dirasakan oleh orang asli Papua dimana sasarannya adalah masyarakat Suku Amungme dan Kamoro. Namun kenyataannya tidak seperti itu,” katanya.

Pengunjuk rasa mempertanyakan dana Otsus tahun 2017 sebesar Rp 51 milar untuk pembangunan 53 unit rumah sehat sederhana. Pembangunan perumahan rakyat itu dimenangkan oleh 6 kontraktor yang tidak berpihak kepada kontraktor lokal.

Vinsen menambahkan, dalam 6 kontraktor itu hanya satu saja  yang merupakan kontraktor  Papua. Mereka menang dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan SPK nya sudah jadi. Kontraknya sudah ada. Namun, Sub kontraktor tidak ada, semuanya dikerjakan oleh 6 kontraktor.

“Kami kontraktor asli Papua hanya sebagai penonton di tanah sendiri. Kami berharap SKPD tidak seperti itu. Pemerintah harus bisa berpihak kepada kontraktor asli Papua atau lokal,” jelasnya.

Menanggapi permintaan para pengunjuk rasa Damianus Katiop mengatakan, dalam paket pekerjaan yang menggunakan dana Otsus ada 6 paket pekerjan dalam 6 distrik untuk pembangunan rumah. Proses pelelangan sudah berjalan dan di buka secara umum. Pemenangnya ada 3 kontrak asli Papua dan 3 kontraktor non Papua.

Proyek pembangunan rumah yang menggunakan dana otsus sebesar Rp 21 milyar untuk 53 unit rumah terbagi dalam 6 distrik. Untuk bantuan dana otsus tahun 2017.

“Pekerjaan ini sistemnya paket dan tidak bisa di pisah-pisahkan. Dan sudah diatur oleh Pemerintah Provinsi Papua. Pemda hanya bisa melaksanakan dan tidak bisa merubah itu karena itu sudah ketentuan dari Provinsi,” katanya.

Pertemuan ini yang diadakan disalah satu ruangan di Sentra Pemerintahan berjalan cukup alot. Para pengunjuk rasa meminta dinas terkait membuktikan pemenang tender yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Mereka menilai pemerintah telah melakukan penipuan dan pembohongan kepada kontraktor lokal yang ada di Timika. Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa juga meminta agar pemerintah memberikan kesempatan kepada kontraktor lokal untuk bekerja ditanahnya sendiri.
Aksi unjuk rasa  damai ini di awasi Polsek Kuala Kencana. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment