KPUD Belum Terima Anggaran Pilkada

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah  (KPUD) Kabupaten Mimika Theodora Ocepina Magal, SKM mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2018 belum diterima oleh KPUD. Meski sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), namun  dana sebesar Rp 62 miliar lebih itu belum dicairkan.

“ Untuk Pilkada 2018, KPUD Kabupaten Mimika mendapatkan dana Rp 62.281.163.500. Pencairannya tergantung Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati dan tim anggaran Kabupaten Mimika,” katanya

Ia menjelaskankan, informasi yang diperoleh dari Bagian Keuangan Setda Mimika menyebutkan sudah ada dana Rp  9 miliar yang masuk sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup). Dana tersebut dapat digunakan, namun belum ada petunjuk lanjut dari pemerintah daerah.

“KPUD belum menerima dana tersebut. Kami harap dalam waktu dekat ini, dana tersebut dapat dicairkan mengingat pelaksanaan tahapan pilkada harus dijalankan,” ujarnya.

Sesuai dengan tahapan, kata Ocepina, KPUD Kabupaten Mimika pada 12 Oktober sudah harus melaksanakan perekrutan tenaga Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Jadwal itu  sesuai  dengan aturan agenda nasional dan serentak dilaksanakan.

Ketika ditanya besaran dana untuk tahap pertama ini, Ocepina mengatakan, hal itu itu tergantung dari tahapan yang dilakukan. Setiap tahapan membutuhan dana yang berbeda.

“Kami akan kembali koordinasi dengan pemerintah daerah  terkait tahapan yang akan dilakukan oleh KPUD. Mengingat dana untuk melaksanakan tahapan itu sangat penting. Kami berharap dalam waktu dekat ini dana yang ada dapat dicairkan,” tegasnya.

Tahapan untuk pendaftara calon  perseorangan atau independen, kata Ocepina akan  dibuka pada 24 November mendatang. Saat ini tahap yang dilakukan adalah pengumpulan KTP pendukung  calon perseorangan.

“Mereka masih memiliki waktu selama satu bulan untuk mengumpulkan KTP pendukung. Jumlah KTP yang harus dikumpulkan itu berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang lama tahun 2014 yakni 22.271 orang,” jelasnya.

Ocepina mengatakan, penetapan jumlah KTP pendukung disesuai dengan jumlah DPT bukan berdasarkan jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Mimika.

“Untuk calon perseorangan sudah ada yang datang ke KPUD. Mereka datang untuk meminta persyaratan  untuk maju melalui jalur perseorangan. Kami sampaikan jumlah KTP  akan dikumpulkan adalah 10 persen dari jumlah DPT.


KTP yang berlaku itu adalah e-KTP.  Sedangkan untuk KTP Nasional tidak berlaku.  tapi apabila belum ada e- KTP  maka bisa membawa surat keterangan dari dinas terkait yang menyatakan bahwa KTP yang bersangkutan belum bisa tercetak,” jelasnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment