KPUD Mimika Menunggu Pencairan Dana Pilkada

Bagikan Bagikan
Mika Sraun
SAPA (TIMIKA) - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mimika, Mika Sraun, SE mengatakan  saat ini KPUD Mimika masih menunggu pencairan dana untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang.

“Untuk melakukan pencairan, ada proses yang harus dilalui, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus diregistrasi terlebih dahulu ke kantor wilayah  perbendarahan di Jayapura. Hal itu sudah dilakukan registrasi Jumat yang lalu oleh KPUD Mimika.” katanya
Menurut Mika, KPUD  Mimika sudah mendapatkan nomor registrasi NPHD dan menyurati Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika untuk melakukan pembukaan rekening di bank Papua Timika.

“Hal ini baru diproses. KPPN yang buka rekening di Bank Papua. Sesuai aturan, KPPN yang harus buka rekening. KPUD tidak memiliki wewenang untuk membuka rekening. Dana yang disiapkan oleh Pemkab  Mimika sebesar  62 miliar lebih. Dan ini  belum ada realisasi,” ujarnya.

Mika menjelaskan, pencairan tahap pertama untuk anggaran pelaksanaan Pilkada sebesar  Rp 9 miliar. Namun, dana tersebut   belum dicairkan. KPUD Mimika sudah menyurati Bupati Mimika Eltinus Omaleng  terkait  draf tahap awal pelaksanaan Pilkada.

“Minggu depan kami harap sudah bisa dicairkan setelah dibukanya rekening oleh KPPN.,” jelasnya.
Ia menegaskan, KPPN berjanji akan membuka rekening pada Jumat (26/10). Setelah rekening dibuka maka KPUD  bisa menyampaikan hal itu ke Pemkab bahwa rekening sudah di buka, agar dana tahap awal bisa dicairkan. Pasalnya tanpa ada anggaran, KPUD Mimika tidak bisa melakukan apa-apa.

Mika menjelaskan, sejauh ini hanya proses pendaftaran Partai Politik (Parpol)  peserta pemilu di KPUD Mimika yang membutuhkan waktu. Sehingga KPUD  fokus ke pendaftaran Parpol dan pemilihan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS). Hal ini disebabkan karena terbatasnya  Sumber Daya Manusia (SDM) di KPUD Mimika.

Ketika ditanya anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran Parpol dan Sosialisasi Sistem Informasi Politik (Sipol), Mika mengatakan, pelaksana tahapan Sipol, KPUD Mimika menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk perekrutan PPD dan PPS anggarannya  dari KPU Provinsi Papua.

“Selama ini kami menggunakan anggaran dari APBN dan dana dari KPU Provinsi. Prosedur untuk pencairan dananya juga sama hal dengan pencairan anggaran yang berasal dari APBD,” ungkapnya.
Melihat proses tahapan pilkada yang  sudah terlambat, Mika mengakui sosialisasi untuk kandidat perseorangan yang maju ke Pilkada Mimika tetap dilakukan. Cara yang dilakuan dengan memanfaatkan kedatangan calon perseorangan ke KPUD Mimika.

“Sampai saat ini baru beberapa orang yang datang ke KPUD Mimika menanyakan persyaratan untuk maju ke Pilkada melalui jalur perseorangan. Saat itulah kami memberikan sosialisasi. Sedangkan tahap sosialiasasi untuk peserta perseorangan, pendaftaran PPD/PPS, pemilih pemula sudah terlewati,” ujarnya. (Tomy)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment