Mimika Alami Darurat Anggaran

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) – Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan, terjadi defisit pada APBD tahun 2017 sebesar  Rp787.051.638.000 atau turun 25.67 persen membuat Mimika mengalami keadaan darurat anggaran. Akibatnya saldo tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Bupati Eltinus menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Mimika tentang Raperda APBD Perubahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2017 di ruang sidang DPRD Kabupaten Mimika, Senin (9/10) malam.

Dalam rapat ini Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyampaikan nota keuangan, APBD Perubahan tahun 2017. Bupati mengatakan penurunan APBD tahun 2017 ini terjadi karena tidak tercapainya target awal tahun. Akibat penurunan ini, belanja kebutuhan daerah mengalami perubahan.

“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,” katanya.

Bupati menjelaskan, secara nasional, momentum dan dinamika politik selama tahun 2017 turut memberikan tekanan lompatan ekonomi Indonesia terhadap pertumbuhan dan capaian kinerja ekonomi daerah. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mimika tahun  2017 sebagai wajah dari kinerja ekonomi daerah sampai dengan triwulan III mencapai 41,47 persen. Ini berarti bahwa selama 2 bulan kedepan dibutuhkan kerja keras dan sinergitas yang sungguh dari eksekutif untuk mencapai target yang ditetapkan pada APBD tahun 2017.

Bupati menyampaikan, Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2017 diantaranya dalam pendapatan sebesar Rp2.220.783.614. 55.  Apabila dibandingkan dengan target anggaran semula, maka mengalami penurunan sebesar Rp766.787.506. 930 atau 25,67 persen.

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PAD) yang sah ditargetkan Rp328 825.225.180 dalam APBDP terjadi penurunan menjadi Rp42.346.753.913 atau turun 11, 43 persen.

Dana perimbangan atau dana transfer ditargetkan sebesar Rp. 2.268.5.685.251 dalam APBDP menjadi sebesar Rp1.543.500, turun Rp724.440.297.000.780  atau 31.94 persen.

Komponen dana transfer terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak diterbitkan sebesar Rp.1.509.532.926.251 mengalami penurunan Rp769. 746.30.780.  Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar 621.198.353.000 mengalami kenaikan sebesar Rp2.24.482.000. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar 137.274. 406.000 mengalami kenaikan sebesar Rp43.281.252.000. DAK Kabupaten Mimika tahun 2017 dialokasikan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pertanian dan irigasi.

Pendapatan lain-lain daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp 349.651. 246 tidak terjadi perubahan. Kebijakan umum perubahan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2017 secara global perubahan belanja daerah merencanakan sebesar Rp 322. 895.236.632 bila dibandingkan dengan anggaran semula mengalami penurunan sebesar Rp 2.920.970.000.

Adapun rincian belanja daerah dapat dijelaskan, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai belanja subsidi, belanja hibah, belajar bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga pada perubahan dianggarkan sebesar Rp 847. 763.320.964 atau menyerap 28,08 persen.

Dari alokasi belanja daerah belanja langsung terdiri dari belanja pegawai belanja barang, jasa dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp 2.175 .131.915.000 atau menyerap 71,975 persen dari jumlah belanja daerah.

“Materi rancangan perubahan APBD tahun 2017,saya sampaikan telah disusun secara efisien dan efektif.  Kebijakan ditempuh mengakomodir beberapa program strategis pada prinsipnya melengkapi dan menyempurnakan rancangan perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 menjadi satu produk kebijakan fiskal daerah yang berkualitas,” ujarnya.

Ketua DPRD Mimika Eltinus Mom sebagai pimpinan rapat menyampaikan kata sambutannya. Ia menyampaikan, menyikapi tentang kenaikan tunjangan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mimika, memperhatikan realisasinya karena sesuai amanat undang-undang bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota.

 Pada tanggal 2 Juni 2017 maka 3 bulan berikutnya sudah ditindaklanjuti. Menggarisbawahi anggaran APBD Kabupaten Mimika tahun 2017 yang ditetapkan dalam Sekretariat DPRD didalamnya tidak menggambarkan secara baik  sesuai perhitungan kebutuhan DPRD sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Setelah diterbitkannya kembali SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 15/ 5.2/12 tahun 2017 maka alat kelengkapan DPRD telah memulai kegiatan dengan melaksanakan agenda-agenda penting. Dengan demikian diharapkan kepada tim anggaran eksekutif dan badan anggaran Legislatif dalam penentuan pergeseran anggaran memperhatikan pada kebutuhan dewan agar dapat memaksimalkan tugas-tugas penting bagi daerah ini,” katanya.

Usai membacakan nota keuangan Bupati Omaleng kemudian menyerahkan materi sidang yakni Raperda tentang RAPBD-P kepada Ketua DPRD Kabupaten Mimika Elminun Mom untuk dilakukan pembahasan dan penetapanya.

Hadir dalam rapat paripurna jajaran Forkopimda, wakil Bupati Mimika, Yohannis Bassang, Sekda Mimika Aulisius You bersama sejumlah kepala SKPD lingkup Pemda Mimika serta tamu undangan lainnya.

Proyek Besar Tetap Jalan
Meski telah pasti terjadi deficit anggaran lebih dari Rp 700 miliar, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, optimis beberapa proyek besar akan terus dilaksanakan.

“Defisit bukan berarti menghentikan proyek-proyek besar yang sudah kita mulai atau rencanakan,” ungkap Eltinus saat diwawancarai usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan pembekalan Babinkamtibmas, Babinsa dan perwakilan kepala kampung dalam rangka pengawalan pengelolaan dana desa 2017 di Mimika, Selasa (10/10).

Salah satu proyek besar yang harus dijalankan terus menurut dia seperti pembangunan jalan Cenderawasih. Karena Jalan Cenderawasih merupakan jalan utama dalam perlintasan industri dan kepemerintahan.

“Jalan Cenderawasih itu harus terus dibangun. Tidak boleh tidak, karena jalan itu kan jalan lintasan kota. Itu dalam pusat kota,” tuturnya.

Terkait dengan upaya penutupan kekurangan dari yang dianggarakan sebesar Rp 3 triliun tersebut, menurut dia akan menjadi tugas berat pemda dalam menemukan solusi.

“Menutupi kekurangan itu jadi tugas dan tanggungjawab kami. Kalau akan menggunakan pihak ke tiga, berarti kami akan terus berusaha supaya target Rp 3 triliun itu bisa tercapai,” tuturnya. ( Tomy/Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment