PAP Satu-satunya Harapan Pemerintah Menutupi Defisit Anggaran

Bagikan Bagikan
Marten P. Malisa
SAPA (TIMIKA) - Kepala Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marten P. Malisa mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kini mengharapkan Pajak Air Permukaan (PAP) dari PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menutupi defisit anggaran. Pajak air permukaan yang harus dibayarkan Freeport ke pemerintah besarannya mencapai Rp5,3 triliun.

“Ada beberapa pajak yang sementara diupayakan untuk pendapatan daerah,dan hal ini masih dikordinasikan dengan PTFI berupa pajak yang menjadi hak pemerintah. PAP sudah dimenangkan oleh pemprov, tapi masih ada banding ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Itu yang menjadi harapan menutupi defisit ini,” kata Marten, saat diwawancara di Gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Selasa (17/10).

Menurutnya untuk pajak lain yang berpotensi memasukkan uang bagi pemerintah, juga di nilai masih belum mampun untuk menutupi defisit anggaran. Meski, pemerintah terus menggenjot pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak-pajak lainnya.

“PBB kan tidak mungkin di bayar dulu, pembayaran untuk PBB dan pajak kendaraan hanya berlaku pembayaran sekali dalam setahun. Ada beberapa pajak dari PTFI, kita akan minta bayar di depan. Tahun ini harus di bayar,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Mimika Viktor Kabey mengatakan, pajak air permukaan yang di maksud, rencana baru akan di bayar Freeport senilai Rp800 milyar pada pekan depan. Namun, pemprov menginginkan Freeport harus membayar sekaligus sebesar Rp5,3 triliun.

“Masalah ini masih dalam tahap banding. Apabila ini jebol, maka tiap tahun Kabupaten Mimika akan menerima pemasukan yang baik. APBD akan melonjak tahun depan,” katanya. Selain menunggu pajak air permukaan untuk mengatasi defisit anggaran, Pemkab Mimika diminta untuk bekerja keras menggenjot pajak lain yang kiranya berpotensi menghasilkan pamasukan.

Diketahui sebelumnya, Pengadilan Pajak di Jakarta memenangkan Pemprov Papua dalam gugatan pajak air permukaan pada beberapa bulan yang lalu. Karena putusan sudah final, Pemprov Papua di minta melakukan koordinasi dengan Pengadilan Pajak di Jakarta bidang eksekusi, guna melakukan eksekusi terhadap putusan gugatan pajak air permukaan yang dilakukan Freeport. Freeport di minta harus membayarkan kewajiban pajak air permukaan sebesar Rp5,3 triliun. (Tomy)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment