Pembuangan Limbah Medis Riskan Terhadap Lingkungan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengawasan Klinik dan Dokter Praktek Swasta Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Susanti J Wulansari S.Si. Apt menyoroti berbagai temuan pembuangan limbah Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kota Timika menilai menjadi  tantangan dalam dinas kesehatan. Karena, tempat pembuangan limbah medis belum dilakukan secara maksimal, sementara  dari sisi medis, pembuangan limbah medis yang tidak teratur sangat riskan terhadap lingkungan.

Menurutnya sejauh ini, tempat pembuangan limbah medis hanya dilakukan seadanya saja. Padahal pembuangan limbah sembarangan akan mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat.  Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika belum bisa mengatasi permasalahan terkait pembuangan limbah medis yang ada  Timika. 

“Masalah ini menjadi tantangan buat dinkes. Kami selama ini sudah menyampaikan kalau mendirikan usaha harus mematuhi aturan yang ada. Selama ini banyak yang tidak mematuhi aturan,” kata Susanti kepada wartawan di Hotel Grand Tembaga Rabu (4/10).

Dia mengaku  selama ini pembuangan limbah medis yang dilakuan Klinik, Puskesmas dan tempat kesehatan lainnya tidak memadai. “Kami meminta dibuat tempat khusus seperti Septic tank untuk membuang limbah medisnya.Terkait pelanggaran aturannya, untuk sementara saat ini kami hanya memberikan edukasi terkait pembuangan limbah. Nanti, ada kunjungan ke tempat Klinik yang ada Timika untuk membuat perubahan. Apakah  mereka (Pelaku Usaha-Red) harus mentaati peraturan yang ada atau tidak,” ujarnya.

Dikatakannya jika Puskesmas tidak melakukan kegiatan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur, atau kriteria berakibat serius terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan. Kasus seperti ini, katanya bisa dijerat secara pidana  paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda antaraRp 100 juta hingga Rp 5 miliar sesuai  Pasal 40 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah.

Dia menyebutkan perlu diketahui  kemasan obat-obatan dan obat-obatan kadaluarsa termasuk sebagai sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.  Jika pegawai puskesmas membuang obat-obatan kadaluarsa dan kemasan obat-obatan yang merupakan limbah berbahaya tanpa mengikuti prosedur yang benar. Maka yang bersangkutan bisa dipidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diakuinya untuk mengatasi hal itu, dalam waktu dekat dinas kesehatan berupaya mengajukan pembelian alat berupa mesin untuk dapat memusnahkan limbah medis.

“Untuk alat ini, kami akan mengajukan dalam anggaran perubahan atau APBD tahun 2018 agar dinas kesehatan memiliki mesin tersebut. Untuk membeli alat tersebut, harganya lumayan mahal,” jelasnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment