Pemda Mimika Berencana Deklarasi Anti Narkoba

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan Kepolisian Resort (Polres) Mimika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika bersama dengan seluruh elemen masyarakat, akan menggelar deklarasi Anti Narkoba pada Selasa (10/10) mendatang.

“Timika adalah kota penyangga,  juga kota jasa. Dengan adanya era globalisasi, narkoba akan merugikan dalam hal pembangunan.Khusunya berprilaku masyarakat. Sebelum nantinya dia ikut merajalela bersama manusia-manusia itu,kita harus tekan dengan gerakan anti narkoba seperti ini,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You di Polres Mimika. Jumat (6/10).

Dia  menjelaskan, deklarasi anti narkoba ini dilakasanakan sebagai salah satu upaya memberantas narkoba yang beredar di Timika. Adapun peserta deklarasi narkoba ini yakni, seluruh pelajar, masyarakat dan pimpinan polres. Selain itu, pemateri berasal dari BNN Pusat

"pesertanya mencakup siswa-siswi, mahasiswa, pemuda-pemuda, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan SKPD, semuanya dilibatkan dan pematerinya langsung dari BNN Pusat berpangkat Brigjen" jelasnya.
Selain itu, yang akan mewadahi deklarasi ini diantaranya, Pemerintah Kabupaten Mimika, Polres Mimika, PT Freeport Indonesia, BNNK Mimika  untuk menarik berbagai stakeholder yang ada.
Dikatakannya  semua sekolah harus menonjolkan berbagai prestasi dalam bidang apapun.

"Pihak sekolah harus mengajarkan kepada siswa, tentang pentingnya tekan anti narkoba. sekolah harus menonjolkan prestasi NO Narkoba, Prestasi Yes," katanya.

Ia juga menghimbau, kepada seluruh masyarakat agar bersama sama memerangi para pelaku yang melakukan pengedaran narkoba di Kabupataen Mimika.

Senada dengan Sekda,  Kepala BNNK Mimika Sarifuddin mengatakan, setiap oknum yang melakukan pelanggaran setelah deklarasi anti narkoba ini akan dikenakan sanksi tambahan.

"Deklarasi ini semacam janji yang akan diucapkan semua perwakilan baik itu TNI Polri, tokoh agama, tokoh msyarakat. Jika nantinya tetap ada oknum yang membawa atau mengedar, itu adalah penghianat. Dan akan mendapatkan sanksi tambahan karena tidak mengindahkan aturan dari pemerintah daerah,” katanya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment