Pemda Mimika Devisit Rp 800 Miliar

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Viktor Kabey menegaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2017 yang  di patok senilai 2,9 triliun rupiah terjadi devisit sebesar 800 miliar. Angka devisit itu tidak berbading lurus dengan  kalender anggaran yang  sudah masuk  di penghujung tahun 2017.

Kami sudah mengukur untuk berupaya mencapai angka itu tidak gampang dan pemerintah harus bekerja keras untuk mencapainya. Angka itu tidak sedikit. Pemerintah daerah harus mencari jalan lain untuk memenuhinya,” katanya saat di temui wartawan di Gedung DPRD Jalan Cenderawasih beberapa waktu lalu.

Menurut Viktor solusi untuk menutup devisit 800 rupiah itu salah satu alternatifnya. Pemeritah harus meminta pinjaman kepada pihak ketiga, yaitu bank dengan jaminannya negara. Hanya, prosedur seperti alternatif meminjam uang pada pihak Bank harus melalui persetujuan anggota legilatif, itu mekanisme yang bisa dilakukan.

Salah satu jalan harus  berutang ke Bank Papua sebagai dana pinjam. Apabila hal itu tidak dapat dilakukan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika  menunggu transferan dari PT Freeport Indonesia melalui pajak pendapatan asli daerah. Tapi itu tidak segampang yang kita bicarakan,” ujarnya.

Menjawab media ini, Viktor mengaku terjadinya devisit itu akibat dari  banyaknya pembangunan fisik yang tidak berjalan selama ini, sementara dari kalender realisasi fisik setiap proyek sesuai mekanisme yang benar berjalan diluar mekanisme. Ia mencontohkan, proyek dinas Pekerjaan Umum untuk air bersih di Timika yang tak kunjung selesai. Padahal, tiga kali anggaran sudah disediakan untuk penyelesaian masalah tersebut. Namun, hingga tahun ini tidak selesai-selesai.

“Dana yang dikeluarkan sudah cukup besar untuk melaksanakan proyek air bersih. Harusnya dana yang sudah dikeluarkan pemerintah sudah dapat dikembalikan, apabila air bersih sudah tersambung ke rumah masyarakat. Dinas PU tidak serius menangani proyek air bersih ini,” jelasnya.

Dikatakannya devisit  anggaran yang terjadi di Timika, karena perencanaan yang tidak terukur.  Program  kerja SKPD yang ada selama ini hanya berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup). Sehingga pekerjaan SKPD tidak mendapat pengawasan dari DPRD dan pengawasan melekat dari Inspektorat dan BPK pun tidak berjalan.

“Banyak pekerjaan yang saat ini tidak jelas dilakukan oleh Pemda. Harusnya mereka mencari uang untuk menutupi devisit ini. Jika tidak, proyek fisik yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pasti Menteri Keuangan tidak bisa mengucurkan dana tersebut. Karena mekanismenya harus bisa membuktikan prosentasi realisasi pekerjaan fisik disertai bukti visualisasi. Jika tidak bisa dibuktikan, kedua dana yang bersumber dari DAK dan DAU tidak mungkin bisa dicairkan, katanya.

Dia menyebutkan, persoalan devisit  anggaran yang dialami Kabupaten Mimika sudah diketahui  Pemerintah Propinsi dan Pusat.  Apabila hal yang sama terjadi dalam masa dua periode pemerintahan, maka pemerintah pusat bisa meminta Kabupaten Mimika dibubarkan karena menyengsarakan rakyat.

Solusinya,  kata Viktor eksekutif yang mematok besarnya APBD harus berkordinasi dengan DPRD. Pemerintah jangan hanya bergantung terus kepada PT Freeport Indonesia. SKPD harus  bisa mandiri dengan mencari sumber-sumber dana melalui APBN. Dana parkir di setiap Kementrian bisa diperoleh, namun SKPD harus kreatif membuat grand desain program yang benar-benar bisa dilaksanakan dan dibutuhkan warga masyarakat.   

“Apabila hanya bergantung kepada PTFI, maka APBD Kabupaten Mimika tidak akan tercapai. Pemda harus dapat memaksimalkan potensi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menarik  dana dari pusat lewat APBN,” katanya mengingatkan. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment