Pemerintah Harus Selesaikan Masalah Lahan TPU

Bagikan Bagikan


Masih Banyak Lahan TPU Belum Dilunasi


SAPA (TIMIKA) - Anggota Komisi B DPRD Mimika, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di sejumlah wilayah di Kabupaten Mimika. Sebab, dari hasil kunjungan Komisi B ke sejumlah TPU yang ada, ternyata permasalahan lahan masih menjadi kendala, dalam hal ini pembayaran lahan belum diselesaikan pemerintah.

Anggota Komisi B, Yelinus Mom, kepada wartawan di TPU Kelurahan Karang Senang – SP 3, (Jumat 6/10) mengatakan, lahan TPU yang berada di SP 3 dan TPU Muslim di Jalan Ahmad Yani tepatnya samping Lanud Timika, kondisinya sudah penuh. Untuk TPU Muslim, jangan sampai dipaksakan dan menganggu lahan Bandara Mozes Kilangin. Sementara untuk TPU SP 3, harus dicarikan lagi lahan yang baru. Oleh karena itu, pihaknya meminta untuk pemakaman baru baiknya diarahkan ke TPU yang berada di Kelurahan Kamoro Jaya - SP1, Distrik Wania, yang mana TPU tersebut juga disinyalir belum dilunasi pembayarannya.

“Pemerintah daerah harus dapat menyelesaikan permasalahan tanah, apalagi penggunaannya untuk TPU. Lahan yang akan dijadikan TPU nantinya status tanahnya harus jelas, agar tidak bermasalah dikemudian hari. Karena permasalahan yang terjadi selama ini adalah, pembayaran lahan yang akan digunakan untuk TPU selalu menjadi kendala,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi B lainnya, Anus Jikwa. Ia mengatakan, untuk TPU di SP 1 memang TPU memang ketersediaan lahannya masih cukup luas. Pemakaman baru harus diarahkan kesana. Namun, untuk TPU di SP 3 dan TPU Muslim sudah tidak mampu lagi menampung pemakaman jenazah.

“Untuk anggaran tahun depan DPRD akan mendorong anggaran untuk pengelolaan tempat pemakaman umum di SP 3 dan di Jalan Ahmad Yani (TPU Muslim-Red). Agar di tata dengan baik dengan membuat pagar tembok di sekeliling TPU,” kata Anus Jikwa.

Kata dia, Pemkab Mimika memiliki APBD dengan jumlah yang besar, tetapi kondisi kota dan sekitarnya masih semrawutan, tidak tertata dengan rapi. Sementara untuk TPU yang ada saat ini baik di SP 5, Jalan C. Heatubun Jayanti dan Utikini, pemerintah harus menyelesaikan pemasalahan lahan.
“Pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Untuk setiap TPU yang ada di Mimika ini akan kami cek status tanahnya. Saya kira dinas tata kota dan pertanahan mengetahui status tanah yang digunakan untuk TPU yang ada saat ini,” ujarnya. (Tomy)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment