Pemkab Hadiri Rakornas Persiapan Pilkada 2018

Bagikan Bagikan
Bupati Eltinus Omaleng, SE.MH ketika mengikuti Rakornis persiapan Pemilukada 2018
SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE.,MH didampingi Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang, SE.,M.Si, Asisten II Marthen Paiding dan Kabag Pemerintahan Slamet Sutejo, SSTP menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 mendatang di Ballroom Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10).  Rakornas persiapan Pilkada serentak 2018 ini dihadiri oleh Menkopolhukam Wiranto, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, 15 gubernur dan 112 bupati /walikota se Indonesia.

Mendagri  Tjahjo Kumolo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Dirjen Otda menyatakan bahwa substansi tahapan persiapan Pilkada serentak ke-3 di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota,  di mana daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2018 dikenal sebagai tahun politik sekaligus sebagai persiapan pemilu 2019.

“Pemilihan gubernur, bupati/ walikota secara langsung dan serentak 2018 mendatang diikuti oleh 171 daerah otonom, yang meliputi 17 daerah provinsi, 115 daerah kabupaten dan 39 daerah kota. Provinsi yang melaksanakan Pilkada antara lain Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalbar, Kaltim, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Papua, Riau, Sulsel, Sultra, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan,” kata Tjahjo Kumolo.

Tjajo juga mengatakan, setiap provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pesta politik tersebut harus mengantisipasi potensi permasalahan. Hal ini menurut dia bisa dilakukan dengan menjalankan beberapa poin penting yakni, Pertama, perekaman dan data kependudukan oleh Discapil di 171 daerah yang akan menyelanggarakan Pilkada serentak  termasuk pembaharuan data penduduk sangat diperlukan dukungan dari semua elemen, terutama para kepala daerah.

Kedua, untuk NPHD dengan Bawaslu terdapat beberapa permasalahan, diantaranya sebagian besar Panwaslu kabupaten/ kota masih dalam proses pembentukan karena lembaganya bersifat adhoc (Sementara). Untuk hal ini maka pemerintah telah mengeluarkan surat kepada Pemda bahwa dalam hal Panwaslu kabupaten/ kota belum terbentuk maka pembahasan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) Panwaslu tersebut dapat dilakukan oleh Bawaslu provinsi masing-masing.

Ketiga, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada Pilkada gubernur/wakil gubernur Papua, khususnya diantaranya karena spesifik, luasnya wilayah biaya pengamanan, tantangan kondisi geografis, tingginya aktivitas distribusi logistik, dan cakupan wilayah kerja penyelenggara Pilkada. Selain itu adanya beberapa pengaturan khusus di Provinsi Papua karena merupakan daerah otonomi yang sifatnya asimetris, seperti pemberlakuan sistim noken.

Keempat, rujukan indeks kerawanan Pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan kelompok separatis dan rawan konflik. Area resiko yang perlu kita antasipasi yaitu resiko umum diantaranya faktor gangguan alam 2018 nanti cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir serta yang lainnya.

Yang kelima, Faktor keamanan adalah terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik kominal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Faktor politik hukum, antara lain permasalahan daftar pemilih tetap yang belum selesai, putusan MK terkait cuti kampanye petahana. Faktor resiko umum lainnya yaitu distribusi logistik terhambat rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara, kemungkinan adanya intervensi asing yang merubah kepentingan di Indonesia secara politik dan keamanan.

Yang kedua resiko dalam setiap tahapan.; Yang pertama pada saat tahap pendaftaran pasangan calon yaitu terkait konflik kepengurusan partai politik dan dukungan E KTP pasangan perorangan. Pada tahapan distribusi Pilkada, kita juga akan menghadapai resiko yang perlu kita antisipasi, yaitu terkait keterlambatan logistik tiba di tempat atau di TPS, adanya upaya pencurian atau sabotase dari logistik Pilkada.

Selanjutnya pada tahap kampanye yaitu protes Parpol kepada KPU, kemungkinan terjadinya bentrok/ kerusuhan massa, kerusakan/ pembakaran alat peraga atau bendera, pelanggaran kecelakaan dan kemacetan lalu lintas serta kejahatan konvensional lainnya. Selanjutnya pada tahap masa tenang, ada beberapa resiko terkait dengan praktik money politik dan kampanye hitam, sabotase, ancaman dan penculikan, kejahatan konvensional lainnya serta terjadinya kualitas Pilkada dan kampanye golput.

Pada tahapan pemungutan suara, resiko yang harus kita antisipasi yaitu praktik money politik, proses yang diikuti dengan keributan dan kerusuhan di TPS, ancaman terorisme dan sabotase pengrusakan dan pembakaran, kekerasan dan kejahatan konvensional lainnya.

 Pada tahapan pelaksanaan penghitungan dan rekap hasil penghitungan suara, kita hadapi yaitu protes dan kerusuhan, manipulasi pengelembungan hasil perolehan suara, kerusakan, pembakaran dan tindak kekerasan, mengulur-ulur waktu penghitungan suara serta kejahatan konvensional lainnya.
Terakhir pada tahapan penetapan pemenang, kita antisipasi resiko yaitu terjadinya protes/ unjuk rasa, diikuti kerusakan, bentrokan massa, adanya ancaman dan sabotase, adanya pemblokiran jalan dan perkantoran serta penolakan hasil penghitungan suara. Semua itu semoga tidak terjadi, namun tidak ada salahnya tentu dari sisi keamanan akan mengantisipasi semuanya itu.

Mengenai kebijakan Kementrian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Pilkada serentak  tahun 2018, yang pertama dalam bentuk dukungan penyiapan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) berupa, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan DP4 sebagai bahan bagi KPU  dan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap(DPT). Saat ini pemutahiran data kependudukan untuk semester pertama tahun 2017 sudah ditetapkan sehingga segera dapat diserahkan dan dapat digunakan oleh penyelenggara Pilkada.

Pertama, Pemerintah berusaha menjamin data agregat kependudukan dalam hal ini untuk DP4 yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum seakurat mungkin sebagai bahan acuan daftar pemilih Pilkada 2018.  Kedua; dukungan terkait dengan penyiapan NPHD, bagi Provinsi yang telah menandatangani  NPHD Pilkada serentak 2018, yaitu Penandatanganan NPHD dengan KPU 17 Provinsi yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Tahun 2018 sudah melakukan penandatanganan NPHD dengan KPU.

“Terima kasih kepada para gubernur yang telah menyelesaikan tugas di tingkat Provinsi,” ujarnya.

Kedua; penandatanganan NPHD dengan Bawaslu, 16 provinsi sudah melakukan penandatanganan, kecuali Provinsi Maluku yang belum. Selanjutnya penandatangan NPHD dengan Pengamanan, dua provinsi sudah melakukan penandatangan sedangkan 15 provinsi lainnya belum dilaksanakan. Penandatanganan NPHD dengan KPU seluruh kabupaten/ kota sebanyak 154 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 telah melakukan penandatanganan semuanya.

Selanjutnya penandatanganan NPHD dengan Panwas kabupaten/ kota, dari 154  kabupaten/ kota yang melakukan Pilkada serentak Thn 2018 sebanyak 90 kabupaten/ kota yang telah menandatangani NPHD dengan Panwas kabupaten/ kota, sedangkan 64 kabupaten/ kota belum menandatangani NPHD dengan Panwas kabupaten/ kota dengan berbagai hambatan. (***)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment