Polisi Mediasi Penyelesaian Masalah di SMP Negeri 7

Bagikan Bagikan
Suasana mediasi di aula Polsek Miru
SAPA (TIMIKA) – Pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Mimika Baru (Miru), telah mengundang para pihak baik Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud), komite sekolah, para guru dan dan orang tua siswa SMP Negeri 7 Mimika untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan di sekolah itu. Proses mediasi berlangsung di aula Polsek Miru, Jalan C. Heatubun, Kamis (19/10).

“Atas perintah dari bapak Kapolres, kami (Polsek Miru-Red) mediasi kedua belah pihak. Ada perbedaan pendapat dan kebijakan, namun dari semua itu kami pikir bahwa ada korban, dalam hal ini anak-anak peserta didik. Kita tidak mau anak-anak jadi korban dalam masalah ini,” kata Kapolsek Miru, AKP Frits Erari.

Dari pertemuaan itu, diperoleh kesepakatan bahwa segala ego masing-masing pihak dikesampingkan. Sehingga semua proses belajar mengajar di sekolah bisa kembali normal, dan anak-anak dapat belajar dengan baik seperti sediakala. “Jangan karena kepentingan berbagai pihak mengorbankan anak-anak,” ujarnya.

Diharapkan hasil musyawarah bersama tersebut semua pihak menghormati apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ia mengajak seluruh guru agar kembali beraktifitas seperti sediakala.

“Nanti, hari Senin, saya akan turun kesana (SMP Negeri 7). Kebetulan kami ada program polisi masuk sekolah, sekalian saya juga mengajak semua guru-guru di sana untuk mengedepankan kepentingan banyak orang,” katanya.

Seperti diketahui, konflik internal di SMP Negeri 7 sudah lama terjadi. Konflik tersebut dilatarbelakangi terbitnya nota tugas dari Kepala Dispendasbud Mimika, Jenni O. Usmany, yang menugaskan Anton Karuh untuk menjabat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 7 menggantikan kepala sekolah yang lama ibu Bastiana Kareth. Namun, belakangan diketahui kalau Anton Karuh ternyata masih aktif menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Kampung Naena Muktipura – SP 6.

Buntutnya, terjadi protes oleh sejumlah guru, sehingga terjadi aksi mogok mengajar sejak 30 September 2017. Akibatnya, sebanyak 572 siswa jadi korban karena kegiatan belajar mengajar (KBM) tak lagi normal.


Tidak sampai disitu, pada Jumat 13 Oktober, ratusan siswa nekat melakukan aksi long march dari Nawaripi dan menduduki Tugu Perdamaian Bundaran Lapanagan Timika Indah. Mereka menuntut Bupati Mimika menyelesaikan konflik internal sekolah yang berdampak tidak terlaksananya KBM. (Ricky Lodar).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment