Ratusan Guru Honor Gelar Demo Tuntut Kadispendasbud Diperiksa

Bagikan Bagikan
Demo Guru
SAPA (TIMIKA) - Ratusan guru honor bersama koalisi Anti Korupsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Kampak Papua di Kabupaten Mimika mengelar aksi demontrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika  Jalan Cenderawasih, Senin (23/10).  Mereka meminta Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Kabupaten Mimika di proses hukum karena diduga terlibat dalam korupsi dana insentif guru honor.

Koordinator lapangan guru-guru se-Kabupaten Mimika Alex Rahawarin menyampaikan perrnyataan sikap forum guru guru se-Kabupaten Mimika bersama koalisi anti korupsi Lembaga Swadaya Masyarakaat (LSM) Kampak Papua, Pemantau Keuangan Negara (PKN), Forum Peduli Kawasan Biak (FPKB)  dan Yayasan Hak Asasi Manusia Amungme dan Kamoro (Yahamak)  dan Gerakan Nasioanl Pencegah Korupsi Republik Indonesia (GNPKRI).

Ia menyatakan, para koruptor adalah manusia-manusia yang harus diberi hukuman seberat-beratnya karena para koruptor telah membawa malapetaka bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Mimika yang hidup diatas Bumi Amungsa.

Dikatakan, tindakan yang dilakukan Kadispendasbud Kabupaten Mimika Jeny O Usmani terhadap guru-guru di Mimika, maka kami dari Forum Guru-guru Se-Kabupaten Mimika bersama Koalisi Anti Korupsi Se-Indonesia meminta keseriusan Kapolres Mimika untuk memangil dan memeriksa Kadispendasbud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Tindak Pidana korupsi.

“Pada pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Untuk itu, Forum Guru- guru meminta Kapolres Mimika agar menindak-lanjuti laporan kerugian Negara senilai Rp 47.656.800.000,000,” katanya.

Ia menambahkan, sampai saat ini belum ada tindak lanjuti oleh pihak penyidik Tipikor Polres Mimika terkait laporan sejumlah LSM mengenai korupsi. Keterpurukan Indonesia akibat dari perbuatan korupsi, terlebih lagi keterpurukan Papua dan Papua Barat juga karena korupsi stadium empat.

Sistem pelayanan publik yang buruk menunjukkan masih ada jabatan-jabatan yang diberikan oleh Negara dan rakyat salah digunakan oleh pemangku jabatan yang dampaknya membuat masyarakat semakin terpuruk kehidupan ekonominya, pendidikan, dan kesehatan serta pangan dan sandang.

“Kami meminta Kapolres Mimika segerah memanggil dan memeriksa Jeny O Usmani sesuai laporan masyarakat berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.

Dikatakan, jika Kapolres tidak serius, maka guru-guru akan memboikot atau menggembok Kantor Dispendasbud Mimika.

Aksi demontrasi guru ini di terima oleh semua komisi anggota DPRD Kabupaten Mimika. Menanggapi aksi demo ratusan guru ini, DPRD berencana memangil Kadispendasbud Mimika, Jenny O. Usmani, Kapolres Mimika, Sekda Mimika, Kejari Timika, Kepala Pengadilan Kota Timika, Kepala Bagian Keuangan Mimika dan perwakilan guru.


Usai melakukan pertemuan dengan anggota DPRD dan menyampaikan kesepakatan untuk dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas masalah tersebut, para  guru honor meninggalkan gedung DPRD. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment