SDN 1 Mimika Perlu Diperhatikan Pemerintah

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Hingga kini, kegiatan belajar mengajar (KBM) murid di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Mimika, masih menempati gedung Sekolah Dasar (SD) Inpres Sempan Barat yang terletak di Jalan Samratulangi, lantaran belum memiliki bangunan yang cukup.

Menurut Kepala SDN 1 Mimika saat ditemui Salam Papua, Sabtu (7/10), karena meminjam gedung sekolah lain membuat proses KBM SDN 1 Mimika tidak berjalan efektif. Sebab, jam masuk sekolah harus dilaksanakan sesudah KBM SD Inpres Sempan Barat. Bahkan hal tersebut sekaligus mengurangi jam belajar murid.

“Kami merasa bahwa proses KBM tidak maksimal karena jam masuk siang. Dengan kondisi seperti ini, otomatis anak-anak punya semangat belajar berkurang. Karena waktu di pakai dua sekolah, waktu belajarnya juga berkurang,” ujar Marthen Samaa.

Kesulitan memiliki bangunan sekolah, kata dia, lantaran belum mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika. Dengan begitu, lelaki asal Toraja itu berdalih bahwa SDN 1 Mimika juga harus diperhatikan seperti SDN-SDN lainnya yang kini sedang berkembang.

“Sangat memprihatinkan SDN 1 Mimika ini. Lihat saja SDN 10, SDN 6 dan SDN 11, mereka sudah punya bangunan yang layak. Mengapa SDN 1 yang namanya "1" berarti dia yang pertama, tapi sampai saat ini belum diperhatikan,” katanya.

Bahkan, Marthen juga mengungkapkan, pembangunan di sekolahnya orangtua murid turut berpartisipasi, salah satunya adalah membangun ruang guru. Pemangunan tersebut berasal dari dana yang terkumpul dalam biaya pendaftaran ulang tahun ajaran baru, jumlahnya sebesar Rp35 juta.

“Walau kami menumpang di sekolah ini (SD Inpres Sempan Barat), kami memakai ruang guru sendiri. Ruang tersebut kami bangun atas partisipasi orang tua murid dengan membayar daftar ulang sebesar Rp100 ribu per siswa, dari jumlah 560 siswa,” ungkapnya.

Meskipun dinas telah menyediakan tiga ruang kegiatan belajar (RKB), SDN 1 Mimika hingga kini belum menempatinya, karena jumlah 560 murid tidak mampu di tampung dalam ruangan  yang minim itu. Apalagi, tanah yang diatas RKB pun belum dibayar lunas oleh dinas.

“Hampir kurang lebih enam (6) tahun kami menumpang di sini. Pada tahun 2016 pemerintah baru membangun tiga RKB dengan menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus). Ini tidak cukup dengan jumlah kami semua. Saya sudah membuat proposal ke Kementerian, tapi belum dijawab. Sudah ada tanah yang disiapkan seluas 1 hektar, tapi belum dibayar lunas,” terangnya.

Terkait hal di atas, Kepala Dispendasbud Jenny O. Usmani mengatakan, pembangunan disetiap sekolah dilakukan pihaknya secara bertahap, lantaran lemahnya APBD saat ini.

“Saya baru jadi kepala dinas, saya melanjutkan yang sudah ada. Kalau dibilang kenapa masih menumpang, itu karena perencanaanya kurang baik. Melihat jumlah APBD yang kita miliki, maka kami tidak akan memberikan izin rekomendasi pembangunan sekolah tanpa perencanaan yang bagus,” kata Jenni saat ditemui di  Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Mimika usai kompetisi bidang olahraga yang diselenggarakan Dispendasbud, Sabtu.

“Walaupun demikian, sekolah kami tidak ketinggalan dengan sekolah lain. Buktinya kami mendapatkan juara 4 se-Kabupaten Mimika saat ujian nasional (UN) tahun lalu,” tambahnya.

Jenni berharap, akan ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten untuk kembali melanjutkan pembangunan sekolah itu.


“Saya harap pemerintah bisa segera mungkin menyelesaikan pembangunan ini, entah itu provinsi atau kabupaten,” harapnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment