Sipol Menyulitkan Parpol

Bagikan Bagikan
Alfred Petupetu
SAPA (TIMIKA)-Sistim Informasi Politik (Sipol) dalam mengisi data kepengurusan Partai Politik  diwajibkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai penyelenggaraan Pemilu 2019. Kewajiban Sipol ini membuat partai dari peserta pemilu yang ada di Kabupaten Mimika merasa kesulitan untuk mengoperasikan Sipol.

Demikian disampaikan Politisi Partai Keadilan Pembangunan Indonesia (PKPI) Kabupaten Mimika Anthonius Kemong ketika ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Rabu (18/10). Dia  mengatakan, penerapan Sipol yang diwajibkan KPU untuk mengisi data di Kabupaten Mimika belum siap. Namun, system online ini lama kelamaan juga pasti akan diterapkan.

“Jangankan Sipol yang online. Sistem manual saja kadang belum bisa. Tapi  seiring berkembangnya teknelogi pasti menggunakan system online seperti saat ini,” katanya.

Dia mengakui kendala mengoperasikan Sipol sebenarnya tidak terlalu berat, hanya saja pengurus Parpol belum tahu cara kerjanya. Sipol Ini di nilai cukup bagus untuk mengantisipasi data yang di rekayasa terkait KTP dan data yang lainnya.

“Sistemnya sudah bagus. Semuanya sudah otomatis hanya saja penyesuaiannya butuh waktu apalagi di daerah seperti Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)  Saleh Al Hamid berpendapat, Sipol pada Pemilihan Umum (Pemilu) satu orang yang coplos satu suara. Keanggotaan di Parpol itu tidak labil dan kapan saja bisa berpindah. Maksud pembuatan Sipol agar kepengurusan dan data lainya tidak ganda.

“Semua partai politik ketika membuat kepengurusan tidak semuanya benar. Sipol jangan terlalu ketat,. Harusnya kepengurusan seperti Ketua, Sekretaris dan bendaraha, ketiga hal ini yang menjadi rujukan, agar disesaikan data yang ada di Sipol. Sedangkan untuk tingkat bawah diberikan waktu kelonggaran untuk menyiapkan semuanya,” ujarnya

Ia menilai  Sipol menguntungkan partai dalam sisi kejelasan partai. Sipol tidak seharusnya berlaku untuk partai lama tapi untuk partai baru. “Untuk Parpol yang lama kan kepengurusannya sudah terbentuk sejak lama, sehingga Sipol ini seharusnya untuk Parpol baru,” ujarnya.  

Divisi Hukum dan Pengawasan KPUD Mimika Alfred Petupetu menyatakan Sipol secara otomatis mempermudah untuk menyesuaikan data dari Parpol. Yang kurang itu hanya tingkat kepercayaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terhadap Parpol yang ada di Kabupaten. Banyak yang tidak diberi akses untuk membuka Sipol tersebut.

“Untuk dapat mengoperasikan Sipol itu tidak susah. Jaringan internet di Timika tidak ada masalah. Timika sudah bisa mengakses internet dengan jaringan 4G. Siap atau tidak siap Sipol  sangat membantu untuk partai politik,” katanya.

Dia menjelaskan, cara pengoperasian itu  yang menjadi kendala bagi Parpol di Timika. Parpol tidak diberikan askses untuk membukanya,  padahal  di Sipol itu bisa terbaca secara otomatis untuk setiap data yang diserahkan Parpol ke KPUD Mimika. 

“Sipol baru diterapkan tahun ini. Kelebihannya bisa mengidentifikasi berkas yang ada secara cepat. Kebanyakan permasalahan yang terjadi di partai plitik di KPUD adalah penyesuaian data di Sipol dengan data dan berkas yang disampaikan terkait pengurusan partai,” ujarnya. (Tomy)



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment