Sosialisasi Bahaya Miras & Narkoba Distributor Miras Harus Terlibat

Bagikan Bagikan
Sosialisasi bahaya miras dan narkoba
SAPA (TIMIKA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Papua, Kamis (19/10), di Grand Tembaga hotel menggelar sosialisasi bahaya minuman keras (Miras) beralkohol dan Narkoba bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Sosialisasi ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa yang ditandai dengan pemukulan tifa. 

Hadir dalam sosialisasi ini Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Yohanis Bassang, Kepala Bakesbangpol Papua, Kapolres Mimika, Komandan Lanud Timika, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan peserta sebanyak 100 orang.

Wabup Yohanis Bassang dalam sambutannya, menyampaikan usulan agar dalam kegiatan sosialisai bahaya miras, perlu melibatkan pengusaha atau distributor miras untuk bagaimana caranya bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi dampak atau masalah akibat dari miras. Selanjutnya, perlu juga diadakan suatu seminar mengenai kajian ilmiah mengatasai peredaran miras khususnya di Kabupaten Mimika. 

“Saya harap kalau kegiatan sosialisasi seperti ini, distributor harus hadir. Mungkin ada ide dari mereka yang belum kita dengar dalam forum seperti ini. Karena tidak dipungkiri bahwa, hampir 90 persen masalah di Mimika baik itu kecelakaan maupun perkelahian, mulanya karena miras. Bahkan hampir setiap hari terjadi kecelakaan, orang berkelahi dan palang jalan karena miras. Jangan kita menghasilkan sebuah peraturan yang disebut perda, lalu kedepanya tidak di dukung oleh semua pihak, atau tidak dilaksanakan dengan maksimal,” terang Wabup. 

Sementara itu Asisten I Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, yang juga sebagai Ketua Tim Pemberantasan Miras di Papua, dalam sambutannya mengatakan, berkaitan dengan pelarangan miras di Papua telah Undang-Undang Otonomi Khusus ( UU Otsus) No 21 tahun 2001, dan itu berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya turunan dari Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) No 15 tahun 2013 mengenai pelarangan miras.

“Melalui Perdasus yang ada, bupati atau siapapun harus menjunjung tinggi Perdasus,” katanya. 
Maka dengan adanya Perdasus, SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Mimika harus mengikutinya dan mengimplementasikannya untuk menyelamatkan generasi muda Papua dari bahaya miras. “Untuk itu, kita perlu menyelamatakan anak-anak dengan melarang peredaran miras,” ujarnya
Pelarangan peredaran miras dilakukan karena kesadaran masyarakat masih rendah dalam penggunaan minuman beralkohol. Sehingga, pemerintah berkewajiban menjaga rakyatnya dari bahaya atau dampak buruk yang disebabkan oleh miras. Selanjutnya, pada tahun 2016 lalu, seluruh bupati termasuk Mimika juga sudah menandatangani pakta integritas di Jayapura terkait larangan peredaran miras. 

"Jadi, jangan lagi kasih kesempatan. Jangan sampai Timika dikategorikan sebagai pembunuh manusia,” ujarnya. 


Dalam kesempatan sosisalisasi ini, selaku Ketua Tim Pemberantasan Miras di Papua, Doren Wakerkwa bersama Wabup Mimika, pimpinan TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan, kembali bersama-sama mendeklarasikan pelarangan miras di Mimika. Sekaligus melakukan penandatangan pakta integritas oleh Wabup yang disaksikan ratusan peserta sosialisasi. (Albin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment